Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Tetap Dilanjutkan

23 Dec 2009
Jakarta _ Depkes. Menteri Kesehatan dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr.PH mengatakan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) tetap dilanjutkan. Bahkan dalam program 100 hari Depkes cakupannya diperluas meliputi masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni Lapas/ Rutan dan masyarakat miskin akibat korban bencana (pasca tanggap darurat).
Lebih lanjut Menkes menambahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan bersama antara Menkes dengan Mensos, Menkum dan HAM dan Mendagri pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.
Sementara kartu Jamkesmas dalam proses penyelesaian, warga miskin di Panti Sasial, Lapas/Rutan yang memerlukan pelayanan kesehatan sementara sudah dapat dilayani dengan cukup membawa surat pengantar dari kepala panti sosial, Lapas/ Rutan.

Anak Dengan Tunagrahita Perlu Pendekatan Khusus

22 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Anak dengan Tunagrahita (ADTG) adalah anak yang memiliki keterbatasan perkembangan mental, tingkah laku (behavioral) dan kecerdasan. Keterbatasan ini membuat anak sulit mengembangkan kemampuannya (capacity) secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan khusus berupa stimulasi kognitif untuk mengoptimalkan fungsi kecerdasannya dan melengkapi pendekatan metode pendidikan yang sudah dilakukan saat ini, dalam layanan pendidikan luar biasa (PLB).

Padahal tidak semua ADTG mudah ditangani dengan baik, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk deteksi dasar dan penanganan lanjut untuk menangani gangguan kesehatan inteligensi atau gangguan perkembangan mental pada anak.

Hal itu disampaikan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr, PH ketika meresmikan Gerakan Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadap Masalah Tunagrahita di Jakarta (20/12/09).

Desentralisasi Kesehatan RI Jadi Pembahasan Menarik di Inggris

Desentralisasi bidang kesehatan di Indonesia menjadi pembahasan menarik dalam seminar bertema "Health Sector Decentralization in Indonesia 2000-2007: A change without change" yang di digelar di University of Salford, Kerajaan Inggris.

Desentralisasi yang diamanatkan Undang Undang sejak tahun 2000 sampai saat ini belum berdampak pada status kesehatan masyarakat karena masih dijalankan setengah hati, ujar Ketua program Master of Public Health di University of Salford Dono Widiatmoko, kepada koresponden Antara London, Sabtu (19/12).

Penghuni Lapas/Rutan, Panti Sosial dan Korban Bencana Dilayani Program Jamkesmas

17 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) tetap dilanjutkan. Bahkan kepesertaannya selain masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah masuk dalam program Jamkesmas diperluas dengan masyarakat miskin penghuni Panti Sosial, masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta masyarakat miskin korban bencana.

Keputusan perluasan kepesertaan Jamkesmas dituangkan dalam KEPMENKES No. 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Serta Korban Bencana.

Menkes Membuka Sosialisasi UU KIP Dan UU Kesehatan

16 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses informasi publik, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).
Hal itu disampaikan Menkes RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.Dr.PH ketika membuka Dialog Interaktif Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Jakarta tanggal 14 Desember 2009.

Senam Bagian Dari Gaya Hidup dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

16 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Dengan aktifitas fisik dan olahraga teratur, kita akan memperoleh beberapa manfaat, yaitu, pertama, tubuh jadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Kedua, aktifitas sehari-hari jadi lebih lancar dan penampilan jadi lebih menarik. Ketiga, lebih produktif. Keempat, terhindar dari berbagai penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus, paru kronis, dan osteoporosis atau keropos tulang. Karena itu aktifitas fisik berupa senam harus dijadikan bagian dari gaya hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Hal itu disampaikan Sesjen Depkes dalam sambutannya yang dibacakan dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPHM Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi saat meresmikan Gerakan Sehat Indonesiaku atau dikenal dengan Senam Enerobic, di Gelora Bung Karno, (13/12, 2009) dihadiri kurang lebih 5.000 peserta.

Pesan Menkes dalam Program Eliminasi Filariasis

15 Dec 2009
Program eliminasi filariasis dalam rangka mencapai Indonesia bebas filariasis akan tetap dilanjutkan. Program eliminasi Filariasis di Indonesia merupakan perwujudan kesepakatan global yang ditetapkan WHO tahun 2000 sebagai upaya mengeliminasi Filariasis agar tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, ketika menurut Pertemuan Lintas Sektor Filariasis di Soreang, Kabupaten Bandung tanggal 15 Desember 2009.

Kepada Pimpinan Daerah dan petugas kesehatan, Menkes berpesan agar menggiatkan sosialisasi pengobatan massal filariasis kepada seluruh masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas sebelum pengobatan massal dimulai, terutama menjelang saat pengobatan massal, dan mendampingi masyarakat pada saat pengobatan massal serta menyiapkan sistem rujukan

Penderita Filariasis Tersebar di 386 Kabupaten/Kota

15 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Berdasarkan data Departemen Kesehatan, sampai Oktober 2009 penderita kronis filariasis tersebar di 386 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan hasil pemetaan nasional diketahui prevalensi mikrofilaria sebesar 19%, artinya kurang lebih 40 juta orang di dalam tubuhnya mengandung mikrofilaria (cacing filaria) yang mudah ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Bila tidak dilakukan pengobatan, mereka akan menjadi cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, kantong buah zakar, payudara dan kelamin wanita. Selain itu, mereka menjadi sumber penularan bagi 125 juta penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya.
Oleh karena itu harus dicegah terjadinya kecacatan akibat filariasis dengan mengikuti pengobatan massal di wilayah endemis, menghindarkan diri dari gigitan nyamuk, juga membersihkan lingkungan tempat perindukan nyamuk.

Penandatanganan Juklak Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

14 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Hari ini (kemarin), Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.Dr.PH bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr. Edy Topo Ashari, Msi menandatangani Peraturan Bersama Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis, di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Depkes RI dr. H. Sjafii Ahmad, MPH, Dirjen Bina Pelayanan Medik dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B (K), Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes, dan Kepala Biro Kepegawaian drg. S. R. Mustikowati, M.Kes.

Dalam sambutannya Menkes menyatakan, upaya pembinaan jabatan fungsional mutlak harus dilaksanakan secara lebih konsepsional dan dituangkan dalam wadah peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kelangsungan sistem pembinaan, termasuk dalam pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi serta bantuan hukum.

Jumlah Kumulatif Penderita AIDS di Indonesia 18.442 Kasus

14 Dec 2009

Jakarta - Depkes. Sejak ditemukan tahun 1978, secara kumulatif jumlah kasus AIDS di Indonesia sampai dengan 30 September 2009 sebanyak 18.442 kasus. Selama periode Juli – September 2009 kasus AIDS bertambah sebesar 743 kasus yang tersebar di 32 Propinsi di Indonesia. Jumlah kasus AIDS selama tahun 2009 (Januari-September) sebanyak 2.332 kasus. Penularan kasus AIDS tertinggi terjadi melalui heteroseksual (49,7%), melalui pengguna napza suntik/Penasun (40,7%), dan homoseksual (3,4%). Proporsi penderita paling banyak ditemukan pada kelompok umur 20-29 tahun (49,57%), disusul kelompok umur 30-39 tahun (29,84%), dan kelompok umur 40-49 tahun (8,71%). Sedangkan berdasarkan Propinsi yang melaporkan, kasus AIDS lebih banyak di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Papua, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau. Jumlah penderita AIDS yang meninggal sekitar 3.708 orang (20,1%). Demikian laporan triwulan ketiga tahun 2009 Surveilans AIDS Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP &PL) Depkes.

Jumlah Jemaah Haji Wafat Turun Drastis

13 Dec 2009
Jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat tahun 1430 H/2009 sampai hari ke-50 (11/12/09) sebanyak 247 orang, menurun drastis dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Pada tahun 2008/1429 H, jamaah yang meninggal pada hari yang sama sebanyak 400 orang, terjadi penurunan sebesar 38,25%. Sedangkan kejadian luar biasa juga menurun dari 8 kasus pada tahun lalu menjadi 1 kasus pada tahun ini.

Menurunnya angka kematian jemaah haji dan kejadian luar biasa dalam pergerakan manusia secara massal (209.819 orang jamaah haji), menurut indikator yang yang ditetapkan WHO, merupakan indikator semakin baiknya pelayanan kesehatan.

Rokok Membunuh Lima Juta Orang Setiap Tahun

12 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Tembakau/rokok membunuh separuh dari masa hidup perokok dan separuh perokok mati pada usia 35 – 69 tahun. Data epidemi tembakau di dunia menjunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus, pada tahun 2020 diperkirakan terjadi sepuluh juta kematian dengan 70 persen terjadi di negara sedang berkembang.

Hal itu dikatakan Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, dalam sambutan yang dibacakan Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen P2PL Depkes ketika membuka Temu Karya Peringatan Kesehatan akan Bahaya Rokok di Jakarta tanggal 12 Desember 2009.

Menurut Menkes, tingginya populasi dan konsumsi rokok menempatkan Indonesia menduduki urutan ke-5 konsumsi tembakau tertinggi di dunia setelah China, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang dengan perkiraan konsumsi 220 milyar batang pada tahun 2005.

Pemerintah Siapkan RUU Pengesahan FCTC

12 Dec 2009
Jakaarta - Depkes. Untuk melindungi generasi muda Indonesia di masa sekarang dan mendatang dari bahaya rokok, Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengesahan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) Tujuan FCTC adalah melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau.
FCTC telah disepakati secara aklamasi dalam Sidang Majellis Kesehatan Dunia (World Health Assembly - WHA) pada bulan Mei 2003. FCTC dinyatakan efektif apabila telah ada minimal 40 negara yang meratifikasinya.

Sejak 2006 Sudah 10.000 Desa Terapkan STBM

08 Dec 2009

Jakarta - Depkes. Hasil pembangunan kesehatan termasuk pembangunan sanitasi telah menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan. Dalam peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, Depkes menerapkan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai bagian dari Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). STBM mulai diuji coba tahun 2005 di 6 kabupaten (Sumbawa, Lumajang, Bogor, Muara Enim, Muaro Jambi, dan Sambas). Sejak tahun 2006 Program STBM sudah diadopsi dan diimplementasikan di 10.000 desa pada 228 kabupaten/ kota. Saat ini, sejumlah daerah telah menyusun rencana strategis pencapaian sanitasi total dalam pembangunan sanitasinya masing-masing. Dalam 5 tahun ke depan (2010 – 2014) STBM diharapkan telah diimplementasikan di 20.000 desa di seluruh kabupaten/ kota.

Penguatan SDM 100 Rumah Sakit Daerah Rawan Bencana

09 Dec 2009

Jakarta - Depkes. Ada empat isu pokok yang dijadikan landasan penyusunan program 100 hari Depkes, yaitu Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat ; Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs; Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Untuk mengimplementasikan pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dilakukan melalui :

1. Screening terhadap balita risiko gizi buruk pasca bencana di daerah Jawa Barat dan Sumatera Barat;
2. Identifikasi dan rehabilitasi kerusakan sarana medik di 30 RS, 123 Puskesmas, 135 rumah dinas dokter dan paramedis dan operasionalisasi kembali semua sarana medik yang rusak di daerah bencana Jawa Barat dan Sumatera Barat;
3. Penguatan SDM di 100 RS untuk penanggulangan bencana, akan dilaksanakan pelatihan SDM dalam penanggulangan bencana di 100 rumah sakit yang telah ditentukan; serta
4. Penguatan logistik di 9 pusat regional dan 2 sub regional penanggulangan bencana. 

PEMERINTAH BANGUN 39 KLINIK HIV/AIDS

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Depnakertrans) bekerja sama dengan Departemen Kesehatan (Depkes), mengembangkan sekitar 39 klinik Voluntary Counseling Testing (VCT) HIV/AIDS di tingkat perusahaan.

Kerja sama ditujukan untuk meningkatkan pelayanan yang menyeluruh dalam program HIV/AIDS di tempat kerja. Pelayanan VCT di klinik perusahaan merupakan salah satu pelaksanaan program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Menakertrans Muhaimin Iskandar menjelaskan, pelayanan VCT di klinik perusahaan dikembangkan menjadi bagian dari jejaring pelayanan yang saling mendukung dengan pelayanan VCT di fasilitas kesehatan umum.

Warga Kampung Beting dan Tanah Merah Bisa Berobat Di RS Koja

07 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Warga Kampung Beting dan Tanah Merah, Jakarta Utara yang memerlukan pelayanan kesehatan tidak perlu kawatir lagi, karena mulai hari ini bisa dilayani di RS Koja dengan biaya dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Depkes Pusat. Persyaratannya pun cukup mudah yaitu melampirkan surat rekomendasi Forum Komunikasi masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan dr. Chalik Masulili, M.Sc., Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes RI usai pertemuan dengan Pemda DKI Jakarta terkait pembiayaan kesehatan bagi warga Kampung Beting yang memerlukan berobat di rumah sakit.

PENDERITA AIDS DI INDONESIA 18.442 ORANG

Jumlah penderita AIDS di Indonesia diinformasikan bertambah terus. Data di Departemen Kesehatan (Depkes) menunjukkan, hingga akhir September 2009 lalu, jumlah penderita AIDS mencapai 18.442 orang.

“Ratio kasus AIDS antara laki-laki dan perempuan adalah 3 berbanding 1,” kata Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)Depkes Prof dr Tjandra Yoga Aditama, Selasa (1/12).
Itu artinya, penderita pria tiga kali lipat lebih banyak dibanding wanita. Temuan itu berdasarkan laporan dari 300 kabupaten dan kota dari 32 provinsi di Indonesia yang telah melaporkan adanya infeksi HIV/AIDS.

Visi dan Misi Depkes Tahun 2010 - 2014

05 Dec 2009
Jakarta - depkes. Dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu periode kedua, Presiden RI menetapkan 45 program penting yang akan dijalankan di seluruh tanah air berkaitan dengan pembangunan sektoral dan regional. Dari 45 program ini telah dipilih 15 program unggulan, dimana kesehatan masuk dalam program ke 12. Landasan kerja pembangunan kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu ke-2 ini, akan memperhatikan tiga “tagline” penting yaitu change and continuity; debottlenecking, acceleration, and enhancemen; serta unity, together we can.
Sejak dilantik menjadi Menteri Kesehatan, dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH. telah menetapkan program jangka pendek 100 hari dan program jangka menengah tahun 2010 – 2014 yang disusun dalam sebuah rencana strategis Depkes.

Depkes Bentuk Tim Mediasi Kasus Prita Mulyasari

05 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Departemen Kesehatan memberikan dukungan moral kepada Prita Mulyasari dengan membentuk Tim Mediasi. Tim akan mempertemukan antara pihak RS Omni Tangerang dengan pihak Prita Mulyasari tanpa pengacara. Tujuannya meminta kedua belah pihak untuk melepas hak menggugat dan menuntut.

Dalam kaitan ini pihak RS Omni sudah memberikan persetujuannya. Tim dalam waktu dekat ini akan mengupayakan suatu pertemuan untuk membahas perdamaian di luar pengadilan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.