10 Desember 2009

Sejak 2006 Sudah 10.000 Desa Terapkan STBM

08 Dec 2009

Jakarta - Depkes. Hasil pembangunan kesehatan termasuk pembangunan sanitasi telah menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan. Dalam peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, Depkes menerapkan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai bagian dari Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). STBM mulai diuji coba tahun 2005 di 6 kabupaten (Sumbawa, Lumajang, Bogor, Muara Enim, Muaro Jambi, dan Sambas). Sejak tahun 2006 Program STBM sudah diadopsi dan diimplementasikan di 10.000 desa pada 228 kabupaten/ kota. Saat ini, sejumlah daerah telah menyusun rencana strategis pencapaian sanitasi total dalam pembangunan sanitasinya masing-masing. Dalam 5 tahun ke depan (2010 – 2014) STBM diharapkan telah diimplementasikan di 20.000 desa di seluruh kabupaten/ kota.


Untuk mewujudkan PPSP dilibatkan 4 institusi, yaitu Bappenas untuk melakukan koordinasi dan perencanaan program, Departemen PU untuk penyediaan sarana sanitasi, Departemen Kesehatan berperan dalam peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, dan Departemen Dalam Negeri berperan dalam penguatan kelembagaan.

Demikian pernyataan Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH. Dr. PH berkaitan penyelenggaraan Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) II yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, hari ini. Sejumlah acara digelar dalam KSN diantaranya talkshow dengan narasumber, Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Menkes menyebutkan, hasil Riskesdas dan Susenas 2007 tentang air minum, sanitasi dan perilaku higienis menunjukan 57,7% rumah tangga mempunyai akses ke air bersih yang baik; 58,9% rumah tangga telah menggunakan/ memiliki jamban sendiri; 43% rumah tangga telah menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan; 26,6% rumah tangga mempunyai tempat penampungan sampah dalam rumah; 25,2% rumah tangga yang memiliki saluran air limbah tertutup; dan 23% penduduk di atas 10 tahun berperilaku benar cuci tangan pakai sabun (CTPS)

Publikasi WHO tahun 2007 menunjukkan kejadian diare menurun 32% dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar, 45% dengan perilaku mencuci tangan pakai sabun, dan 39% perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga

Upaya meningkatkan kesehatan lingkungan termasuk program 100 hari Depkes, selain juga merupakan target ke 7 MDGs yaitu peningkatan kesehatan lingkungan melalui penyediaan air minum dan sanitasi dasar serta peningkatan perilaku higienis. Pencapaian target ke 7 MDGs ini akan berdampak terhadap pencapaian tujuan bidang kesehatan lainnya seperti Penurunan angka kematian Ibu (AKI), dan Goal 6 yaitu Pengendalian penyebaran penyakit menular (malaria) dan penyakit menular lainnya (diare dan kecacingan, ISPA, Frambosia dan penyakit kulit lainnya).

Sebagai contoh angka kematian bayi di Indonesia bisa dicegah melalui upaya penyehatan lingkungan seperti penyediaan air minum, fasilitas sanitasi dasar dan peningkatan perilaku higienis masyarakat melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mencakup 5 pilar, yaitu: 1) Stop BABs (Buang Air Besar sembarangan), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air dan Makanan yang aman di Rumah Tangga (PAM RT), 4) Mengelola sampah dengan benar ,dan 5) Mengelola Limbah cair rumah tangga dengan aman.

Dalam rangka Percepatan Pembanguna Sanitasi Permukiman (PPSP) maka Departemen Kesehatan menguatkan upaya-upaya preventif dan promotif sebagai fokus 5 tahun ke depan, dengan mengimplementasikan, mengadvokasi dan kampanye peningkatan Penyehatan lingkungan dan perubahan perilaku higienis melalui akselerasi 5 pilar STBM. Selain itu juga dengan memastikan STBM diadopsi dan diimplementasikan oleh semua kabupaten/kota dengan merujuk pada rencana pembangunan sanitasi permukiman. Alokasi Depkes untuk kegiatan STBM tahun 2010 sebesar Rp 125.924.073.000,00, terang Menkes.

KSN merupakan upaya advokasi pembangunan sanitasi di Indonesia bagi pencapaian target pembangunan nasional. KSN diselenggarakan pertama kali pada tahun 2007 oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dan menghasilkan Kesepakatan Bersama Konferensi Sanitasi Nasional yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Jakarta. Dalam Deklarasi Jakarta para Menteri terkait pembangunan sektor sanitasi menyepakati pentingnya pembangunan sanitasi bagi kesejahteraan bangsa, khususnya masyarakat miskin.

KSN II diikuti sekitar 200 peserta yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, LSM, Lembaga Donor, Sektor Swasta dan Organisasi Perempuan.

Selain talkshow, KSN II diisi dengan kunjungan ke lapangan pada lokasi-lokasi sekitar Jakarta yang telah berhasil mengatasi permasalahan sanitasi skala lingkungan, serta pameran sektor sanitasi.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 52907416-9, 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id .

4 komentar:

Anonim mengatakan...

Program sanitasi di pedesaan emang perlu dan sangat urgen sekali, selama ini banyak penduduk di pedesaan yang lebih senang buang air besar dan kecil di sungai dari pada di WC. Selain kesadaran yang minim juga disebabkan tdk semua penduduk di desa memiliki rumah dengan fasilitas MCK nya.

Anonim mengatakan...

Jika program ini efektif berjalan dan semua desa di seluruh Indonesia mendapatkan bantuan, tentu masyarakat terutama di pedesaan akan semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. tetapi apakah program tersbut benar2 dapat terealiasasi secara tepat....

Anonim mengatakan...

Kesehatan lingkungan memang sangat penting bagi upaya peningkatan kehidupan masyarakat lbh sehat lagi, dengan adanya program sanitasi ini diharapkan dapt menekan terjangkitnya penyakit menular yang seringkali mewabah di tengah masyarakat kita. Bravo....

Anonim mengatakan...

Jika program sanitasi berbasis masyarakat ini sdh berlangsung sejak tahun 2006, tapi nyatanya masih banyak juga desa yang belum tersentuh program ini. Apa ini program nasional atau tergantung kemampuan pemerintah daerah masing2 yah.

Posting Komentar