Tampilkan postingan dengan label kinerja birokrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kinerja birokrasi. Tampilkan semua postingan

08 Desember 2009

KEBIJAKAN PROGRAM KB SEBAIKNYA SENTRALISTIK

Kepala Badan Koorduinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat  dr. Sugiri Syarief, MPA menyatakan, sebaiknya program keluarga berencana (KB) sentralistik agar pelaksanaan program KB berjalan lancer dan baik di seluruh Indonesia.

Namun Sugiri menegaskan, jika tetap dilakukan secara desentralisasi, maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya harus mendukung dalam pengawasan program dan menyediakan anggaran KB yang memadai.

“Memang perlu sentralisasi kebijakan KB. Mungkin ini melawan arus, tetapi BKKBN akan mengupayakannya,” kata Sugiri saat member saran terkait penelitiannya di hadapan Sidang Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran  Bandung, Kemis (3/12).

05 Desember 2009

Depkes Upayakan Mediasi Prita-Rumah Sakit Omni

Jumat, 4 Desember 2009


Jakarta (ANTARA News) - Departemen Kesehatan (Depkes) membentuk tim mediasi untuk membantu menyelesaikan masalah Prita Mulyasari dengan pihak Rumah Sakit (RS) Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Banten.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan Lily S Sulistyowati di Jakarta, Jumat, tim itu akan mengupayakan pertemuan pihak rumah sakit dengan Prita tanpa pengacara.

"Intinya minta kedua belah pihak melepas hak menggugat dan menuntut," katanya.

16 November 2009

Menkes Beri Penghargaan Pada Instansi Kesehatan

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyerahkan penghargaan kepada instansi dan individu yang berjasa di bidang kesehatan.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian acara peringatan Hari Kesehatan Nasional di gedung Departemen Kesehatan Jakarta, Kamis malam (12/11).

Penghargaan Ksatria Bakti Husada diberikan kepada 16 orang yang dinilai telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan pengetahuan untuk mengembangkan program kesehatan.

11 November 2009

Pemerintah Bentuk Komisi Penelitian Virus

VIVAnews - Pemerintah Indonesia saat ini tengah membentuk komisi yang terkait dengan penelitian virus. Komisi tersebut nantinya berperan penting pada upaya antisipasi munculnya virus baru. Komisi penelitian akan terdiri atas berbagai unsur peneliti.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan para ahli di bidang medis, termasuk dari lembaga internasional.

10 November 2009

BELUM TAHU, BKKBN DI BAWAH MENKO KESRA ATAU KEMENTERIAN LAIN

Sekretaris Utama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Pusat , Sudibyo Alimoeso, menyatakan, belum mengetahui secara pasti posisi BKKBN yang baru apakah di bawah Menko Kesra atau kemeterian yang lain. Meski demikian, Sudibyo mengatakan, pihaknya tetap mempersiapkan diri sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

“Yang penting adalah, BKKBN siap melaksanakan tugas sebagai Badan Kependudukan dan dalam waktu enam bulan ini mempersiapkan struktur yang baru,” kata Sudibyo.

08 November 2009

Pemerintah Bentuk Komisi Penelitian Virus

VIVAnews - Pemerintah Indonesia saat ini tengah membentuk komisi yang terkait dengan penelitian virus. Komisi tersebut nantinya berperan penting pada upaya antisipasi munculnya virus baru. Komisi penelitian akan terdiri atas berbagai unsur peneliti.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan para ahli di bidang medis, termasuk dari lembaga internasional.

"Ada ahli bakteri, virus, ahli anak, penyakit dalam, dan lainnya," kata Endang usai peringatan hari ulang tahun RSUP Persahabatan ke-46 di Jakarta, Sabtu 7 November 2009.

Endang menilai, pembentukan komisi penelitian virus merupakan hal penting karena kini banyak virus baru yang bermunculan dan masih sulit dicari obatnya.

Virus baru seperti H1N1 (flu Meksiko) dan H5N1 (flu babi) sempat mengkhawatirkan, karena saat baru muncul virus itu belum ada penawarnya.

Untuk mengantisipasi hal serupa, pemerintah berniat menangani kemunculan dan penyebaran virus dengan lebih serius dan komprehensif.

Endang menambahkan, rumah sakit juga bisa berpartisipasi aktif untuk mengingkatkan peran penelitiannya. Sebab, rumah sakit memiliki akses spesimen.

"Hasil penelitian bisa berfungsi untuk mendukung layanan rumah sakit," ujar dia.

Sumber:http://nasional.vivanews.com/news/read/103557-pemerintah_bentuk_komisi_penelitian_virus


03 November 2009

Revitalisasi KB Diharapkan Jadi Program 100 Hari KIB II

Sekretaris Utama Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatakan, peraturan presiden mengenai revitalisasi program keluarga berencana (KB) menjadi bagian program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sehingga penanganan masalah kependudukan semakin baik.

"Saat ini sedang disiapkan peraturan presiden tentang Revitalisasi Program Keluarga Berencana," kata Sudibyo saat Munas IV Paguyuban Juang Kencana, di Jakarta, Selasa.Saat ditanya apakah ia mengharapkan penyelesaian peraturan presiden tersebut menjadi program 100 hari KIB II, Sudibyo mengiyakan.

Ia mengatakan, ada tim khusus yang membahas rancangan peraturan presiden tersebut. Namun, katanya, pembahasan peraturan presiden tersebut di Menko Kesra ditunda.Ia mengatakan, rancangan tersebut membuat tiga hal yakni penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan pembiayaan.

Pada bagian lain Sudibyo menyambut baik bahwa pada 29 September 2009 DPR telah menyetujui UU mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia mengatakan, walaupun UU tersebut belum ditandatangani oleh Presiden namun jika telah melewati jangka waktu tertentu maka UU tersebut bisa dilaksanakan.UU tersebut antara lain mengamanatkan dibentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (pasal 53 ayat 1).

Sementara itu mantan Kepala BKKBN Hayono Suyono mengatakan dengan adanya UU tersebut maka gerakan keluarga berencana bisa lebih digiatkan kembali. Badan yang menangani kependudukan dan keluarga berencana juga bisa menjadi tangan kanan Presiden dan Menko Kesra.Ia mengatakan dengan UU tersebut maka masalah kependudukan dan keluarga berencana dapat menjadi titik sentral pembangunan pembangunan."Menjadi `leading sector` (yang memimpin). Kependudukan menjadi pelaku pembangunan," katanya.Sebelumnya, Kepala BKKBN Sugiri Syarief menyatakan, program KB Nasional kini mandeg dalam lima tahun terakhir.

Indikasinya, menurut Sugiri, dari kesertaan ber-KB yang diukur dengan prevalensi pemakaian kontrasepsi atau CPR yang menunjukkan peningkatan hanya sekitar satu persen selama lima tahun.Sedangkan angka kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi yang diharapkan pada akhir 2009 adalah enam persen. Pada 2007 mengalami kenaikan menjadi 9,1 persen. Sedangkan kesertaan KB pria masih sebesar 1,5 persen dari sasaran yang ditetapkan sebesar 4,5 persen pada 2009."Oleh karena itu perlu kiranya setiap rumah sakit melakukan sosialisasi program KB, khususnya bagi pasangan yang istrinya baru saja melahirkan. Memang, sekarang ini, di setiap rumah sakit kelahiran itu jarang sekali diberikan tentang pemahaman keluarga berencana. Umumnya mereka pulang dan tidak ber-KB," papar Sugiri pada acara Persi Award IHMA 2009.Padahal Sugiri berpendapat, mereka adalah orang-orang yang potensial untuk digarap mengikuti KB.(Bm/Cie/At)

Sumber: www.berita8.com





27 Oktober 2009

Adanya Usulan Jabatan Wakil Menkes

Peneliti influenza A-H1N1 dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Prof Dr CA Nidom, mengusulkan adanya jabatan wakil menteri kesehatan yang khusus menangani penyakit yang akhir-akhir ini banyak bermunculan.

"Saya kira, Menkes itu hanya mengurusi masalah umum, seperti jamkesmas, sedangkan masalah penyakit juga semakin kompleks, maka perlu penanganan khusus," ungkap Nidom di Surabaya, Selasa (27/10).

Menurut staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan Unair itu, kompleksitas penyakit pada masa mendatang bersifat alamiah dan "kecelakaan", seperti bioterorisme, sehingga dapat berdampak ke ekonomi dan politik.

"Karena itu, saya kira perlu ada wakil menteri yang akan membantu Presiden dalam melakukan koordinasi lintas departemen dalam mengatasi masalah penyakit yang sudah bersifat lintas sektor dari manusia ke hewan dan sebaliknya," katanya.

Ia menilai, wakil menkes akan bertugas melakukan koordinasi antara departemen pertanian, departemen kehutanan, dan departemen peternakan.

"Selama ini, koordinasi itu dilakukan pejabat setingkat dirjen, tapi ke depan tidak cukup diatasi seorang dirjen karena penyakit yang bersifat kompleks memerlukan kerja sama lintas departemen yang hanya dapat ditangani wakil menteri," katanya.

Bahkan, di Amerika Serikat, pada beberapa waktu yang lalu, Presiden AS Barack Obama justru mengambil keputusan darurat flu babi.

"Keputusan Obama itu akan menggerakkan menteri dan dirjen terkait sehingga apa yang dilakukan Obama itu menyadarkan kita tentang pentingnya penanganan khusus masalah penyakit pada masa depan," katanya.

Ditanya tentang siapa wakil menkes yang pantas, ia mengaku hal itu menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, bila mengacu pada kompleksitas tugas, wakil menkes hendaknya dari kalangan profesional, bukan politikus.

"Kalau perlu, wakil menkes nantinya menggerakkan riset bidang kesehatan melalui insentif bagi peneliti di bidang kesehatan sehingga kita akan menjadi bangsa yang mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan di dalam negeri," katanya.

Senada dengan itu, Direktur LBH Kesehatan Iskandar Sitorus, SH menyatakan, pemerintahan SBY-Boediono perlu fokus dalam penguatan manajemen Departemen Kesehatan RI.

"Itu penting karena semakin tantangan, penanganan, dan peluang dalam kesehatan semakin kompleks, terutama dalam kaitan dengan penyakit, obat, alat, teknologi, lingkungan, sarana, tenaga, pembiayaan, dan kebijakan kesehatan bagi 220 jutaan rakyat," katanya.

Untuk itu, wakil menkes perlu diupayakan dalam pemerintahan SBY-Boediono bila memang ingin benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan.



Sumber: www.kompas.com



30 September 2009

Alat Kesehatan Wajib Dikalibrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Alat-alat kesehatan wajib dikalibrasi (penyetaraan standar) setidaknya setahun sekali. Pengujian, kalibrasi dan pengukuran paparan radiasi tersebut agar kinerja alat dan kesehatan pemakai terjamin. "Setiap pengadaan alat baru juga wajib diuji dan dikalibrasi. Terlebih lagi masyarakat semakin kristis dan menyadari hak-haknya." ujar Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, Sjafii Ahmad, dalam acara peresmian gedung Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta, Selasa (29/9).

14 September 2009

Insentif Dokter Spesialis di Mimika Rp25 Juta/Bulan

Timika (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua memberikan insentif sebesar Rp25 juta setiap bulan kepada dokter spesialis yang bertugas di wilayah itu.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Erens Meokbun di Timika, Senin mengatakan pemberian insentif kepada para medis bertujuan meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

25 Juni 2009

Jangan Takut Protes Kinerja Layanan Publik


Jangan Takut Protes Kinerja Layanan Publik

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 lalu, DPR RI telah mengesahkan UU tentang Pelayanan Publik. UU ini memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara penuh bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mengadukan kinerja pelayanan publik.

Sasarannya bukan hanya instansi pemerintah tapi kalangan swasta pun dapat menjadi obyek pengaduan masyarakat. Tentu saja swasta yang bergerak pada bidang pelayanan publik, misalnya rumah sakit, lembaga pendidikan, perusahaan transportasi, perbankan dan lain-lain.

Pengesahan UU Pelayanan Publik yang saat itu sidang parpurnanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, bisa menjadi pintu masuk secara legal bagi mereka yang menjadi korban buruknya kinerja pelayanan publik. Ibu Prita Mulyasari yang sekarang kasusnya sedang memberatkan dan tidak berpihak kepadanya, bisa menjadikan Pasal 5 dan 35 dalam UU Pelayanan Publik yang menyebutkan tentang ruang lingkup pelayanan publik dan hak pengawasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik.

Sudah saatnya masyarakat berani memprotes dan mengadukan kasus buruknya kinerja layanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan : ‘’Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.’’

Soal kemana pengaduan itu diarahkan? Pasal 40 ayat (1) sudah memberikan kanalisasinya, yaitu; ‘’Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Contoh peran serta masyarakat dalam memantau kinerja layanan publik adalah Siti Fadilah Supari Fans Club (SFS FC) yang secara aktif memberikan masukan langsung kepada menteri kesehatan sebagai pimpinan lembaga penyelenggara layanan publik kesehatan. Pertemuan berkala antara SFS FC dengan Menkes yang informal terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pertemuan resmi seperti hearing atau semacamnya.

RUU Pelayanan Publik menyediakan akses yang luar biasa dan memberikan jaminan hukum bagi mereka yang ingin meningkatkan kinerja layanan publik.

16 Mei 2009

Depkes RI Bantu 24 Sepeda Motor Untuk Operasional Dinkes Kota Bogor

posted from : kotabogor.go.id

Sebanyak 24 sepeda motor dibagikan Plh (Pelaksana Harian) Walikota Bogor H. Dody Rosadi untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sepeda motor yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari Departemen Kesehatan RI. Penyerahan bantuan sepeda motor bermerk RX King dan Yamaha bebek tersebut diserahkan pada pelaksanaan apel pagi dilingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Bogor di Halaman Balaikota Senin (15/5) pagi.

Secara simbolis bantuan sepeda motor diterima oleh para Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di 6 wilayah Kecamatan se Kota Bogor. Mereka yang menerima bantuan yaitu UPTD Puskesmas Bogor Tengah, Kedung Badak, Lawanggintung, Bogor Tengah, Semplak, dan UPTD Puskesmas Gang Kelor. Dody berharap, bantuan sepeda motor yang dibagikan akan bisa dipergunakan untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dalam upaya melayani masyarakat.

'"Kami juga berharap dengan diterimanya bantuan sepeda motor pelayanan kepada masyarakat harus lebih cepat,'' pintanya.

Apalagi dalam waktu dekat akan ada kegiatan dalam rangkaian menyambut Hari Jadi Bogor ke 524. ''Karena itu Saya minta jajaran aparat Pemkot untuk menyebarluaskan kegiatan Hari Jadi Bogor sampai ke masyarakat bawah. Sebab, kegiatan menyambut hari Jadi Bogor akan lebih banyak dilakukan di wilayah, ''ungkap Dody.

Terkait dengan Hari Jadi Bogor Dody mengatakan, bertepatan dengan hari Jadi Bogor ke 524, pada tanggal 3 Juni mendatang Pemkot akan memberikan KTP gratis bagi warga Bogor yang baru berusia 17 tahun dan bagi mereka yang habis masa berlakunya. Bahkan, KTP tersebut akan diantarkan langsung ke rumah warga.


Karena itu Dody menghimbau kepada warga yang akan membuat KTP untuk segera menyerahkan indentitas diri termasuk foto ke Kelurahannya masing-masing. (yan/gus)