Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Tetap Dilanjutkan

23 Dec 2009
Jakarta _ Depkes. Menteri Kesehatan dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr.PH mengatakan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) tetap dilanjutkan. Bahkan dalam program 100 hari Depkes cakupannya diperluas meliputi masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni Lapas/ Rutan dan masyarakat miskin akibat korban bencana (pasca tanggap darurat).
Lebih lanjut Menkes menambahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan bersama antara Menkes dengan Mensos, Menkum dan HAM dan Mendagri pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.
Sementara kartu Jamkesmas dalam proses penyelesaian, warga miskin di Panti Sasial, Lapas/Rutan yang memerlukan pelayanan kesehatan sementara sudah dapat dilayani dengan cukup membawa surat pengantar dari kepala panti sosial, Lapas/ Rutan.

Penghuni Lapas/Rutan, Panti Sosial dan Korban Bencana Dilayani Program Jamkesmas

17 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) tetap dilanjutkan. Bahkan kepesertaannya selain masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah masuk dalam program Jamkesmas diperluas dengan masyarakat miskin penghuni Panti Sosial, masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta masyarakat miskin korban bencana.

Keputusan perluasan kepesertaan Jamkesmas dituangkan dalam KEPMENKES No. 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Serta Korban Bencana.

DKI Jakarta Segera Gunakan Skema Jamkesmas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menggunakan skema pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersendiri akan segera menerapkan skema pembiayaan nasional dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Menurut siaran pers dari Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan Jakarta, Selasa (8/12), naskah nota perjanjian kerja sama antara Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terkait penerapan Jamkesmas di DKI Jakarta kini sedang disiapkan.

Warga Kampung Beting dan Tanah Merah Bisa Berobat Di RS Koja

07 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Warga Kampung Beting dan Tanah Merah, Jakarta Utara yang memerlukan pelayanan kesehatan tidak perlu kawatir lagi, karena mulai hari ini bisa dilayani di RS Koja dengan biaya dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Depkes Pusat. Persyaratannya pun cukup mudah yaitu melampirkan surat rekomendasi Forum Komunikasi masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan dr. Chalik Masulili, M.Sc., Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes RI usai pertemuan dengan Pemda DKI Jakarta terkait pembiayaan kesehatan bagi warga Kampung Beting yang memerlukan berobat di rumah sakit.

Menkes Pertanyakan Cara Pemda Tentukan Peserta Jamkesmas

Posted from : depkes.go.id

“Saya tidak tahu bagaimana pimpinan daerah dalam menentukan orang miskin yang seharusnya memperoleh Jamkesmas, tetapi tidak mendapatkanya”, ujar Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) ketika meresmikan program Sosial Kemasyarakatan Jalinan Kasih RCTI di halaman RCTI Kebon Jeruk, Jakarta tanggal 19 Agustus 2009.

Menkes menyatakan terkejut mendengar laporan bahwa selama 8 kali Program Jalinan Kasih RCTI dilaksanakan telah melakukan operasi sebanyak 1.860 orang dengan bermacam-macam kelainan. Barangkali diantara pasien yang memerlukan operasi ini juga peserta Jamkesmas. “ Mereka ini tergolong miskin tidak, tetapi kaya juga tidak “ ujar Menkes.

“Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian RCTI dalam membantu program pemerintah. Saat ini pemerintah mempunyai program Jamkesmas yaitu pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin. Seharusnya semua orang miskin sudah tertampung dalam program ini, tetapi kenyataannya masih banyak warga yang membutuhkan operasi bibir sumbing, hernia dan katarak belum tertampung program Jamkesmas”.

Menkes berharap selain RCTI, perusahaan swasta lainnya juga mempunyai program serupa untuk menolong masyarakat kita yang kurang beruntung.

Sementara itu Hary Tanoesoedibjo, Presiden & CEO Global Mediacom sekaligus Dewan Pembina Jalinan Kasih RCTI mengatakan, program Jalinan Kasih ini sudah delapan kali diadakan. Pada bakti sosial ke-8 ini dilakukan operasi sebanyak 174 pasien terdiri dari 54 pasien hernia, 57 pasien katarak dan 55 pasien bibir sumbing. Mereka berasal tidak saja dari Jabodetabek, tetapi juga Tegal, Purworejo bahkan dari Flores. Pasien bibir sumbing dan hernia adalah pasien anak-anak berusia minimal 3 bulan untuk bibir sumbing dan maksimal 12 tahun bagi penderita hernia. Sementara untuk operasi katarak ditujukan bagi pasien usia dewasa.

Di usianya yang menginjak dua dasawarsa, RCTI melalui Jalinan Kasih terus meningkatkan program kemasyarakatan bidang kesehatan. Dalam bakti sosial ini Jalinan Kasih RCTI bekerja sama dengan RS Mata AINI dan RS Royal Progress Sunter, ujar Hary.

Dicari, 5.414 Orang Miskin Untuk Dapat Jatah Jamkesmas

Sumber : surya.co.id

Jika Anda warga miskin di Kabupaten Malang dan belum mendapat jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), segeralah mendaftar. Sebab, masih ada jatah sekitar 563.173 peserta jamkesmas untuk warga miskin ini.

Kabupaten Malang, mendapat kuota jamkesmas dari Departemen Kesehatan sebanyak 568.587 orang. Namun, baru terpenuhi 563.173 orang yang telah terdata. Untuk memenuhi kekurangan jatah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, telah meminta pihak kecamatan agar jemput bola mendata warga miskin di wilayahnya. Kriteria miskin, tentu saja mengacu pada 14 kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) (lihat tabel).
Manajer Kepesertaan Tim Pengelolaan Jamkesmas Dinkes Kabupaten Malang, Arbani M Wibowo, Jamkesmas terserap untuk 39 puskesmas. Serapan terbanyak untuk puskesmas Tumpang, dengan jumlah peserta sebanyak 23.603.
“Puskesmas Tumpang ini mendapat alokasi banyak karena saldonya pada tahun sebelumnya sampai minus. Sehingga asumsinya banyak warga miskin yang bolak balik berobat. Selain itu, jumlah warga miskinnya juga banyak,” papar Arbani.
Sementara alokasi terendah Jamkesmas, yakni sebesar Rp 38 juta diberikan kepada Puskesmas Gondanglegi. Hal ini karena sisa saldo tahun sebelumnya masih sekitar Rp 174 juta dengan jumlah peserta ‘hanya’ 12.380 orang.
Untuk puskesmas dengan serapan dana Jamkesmas yang rendah tersebut, Arbani berharap puskesmas ‘jemput bola’ mendekati warga. “Bisa jadi warga enggan ke puskesmas karena lokasinya terlalu jauh dan ini berarti perlu biaya besar untuk mencapai ke sana,” katanya.
Jelas Arbani, alokasi Jamkesmas pada 2009 untuk Kabupaten Malang mencapai Rp 6,8 miliar. Sementara 2008 lalu disediakan Rp 3,6 miliar karena pada tahun sebelumnya terdapat sisa saldo sekitar Rp 4 miliaran. Para peserta Jamkesmas mendapat subsidi 100 persen untuk biaya pengobatan kesehatannya.
Pemutakhiran data warga miskin bakal dilakukan pada 2010 mendatang. Hal ini dilakukan karena ada data warga miskin yang mungkin sudah tidak berhak lagi mendapat Jamkesmas.vie
Beberapa Kriteria Miskin versi BPS
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
2. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
4. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
6. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
7. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
8. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
9. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
10. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

Biaya kesehatan 10,67 juta orang miskin di Jateng dijamin Jamkesda

Sumber : solopos.co,

Biaya kesehatan sebanyak 10,67 juta orang miskin di Jateng yang tak masuk dalam program nasional Jamkesmas, nantinya akan dijamin Pemprov Jateng melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Menurut anggota DPRD Jateng, Mahmud Mahfudz payung hukum program Jamkesda nantinya berupa peraturan daerah (Perda) yang saat ini sedang dibahas oleh Dewan.

“Rancangan Perda penyelenggaraan Jamkesda Jateng sekarang masih dibahas. Ditergetkan akhir Agustus 2009 sudah rampung menjadi Perda,” katanya di Gedung Berlian, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (10/7).

Nantinya dengan adanya Perda yang merupakan inisiatif dari Komisi E DPRD Jateng ini, lanjut ia, semua orang miskin akan dijamin biaya kesehatan bila sakit dan berobat di rumah sakit umum milik pemerintah.
Anggaran dana program Jamkesda berasal dari APBD provinsi dan sharing dengan APBD kabupaten/kota.
“Kalau biayanya semua ditanggung Pemprov cukup besar karena tiap orang miskin dianggarkan Rp 2,5 juta per jiwa, sehingga perlu sharing dengan pemerintah kabupaten/kota,” tandas Mahfudz,

Dia menambahkan sebenarnya Jateng terlambat dalam membuat Perda Jamkesda, karena daerah lainnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jembara (Bali), bahkan Kota Solo telah ada Perda Jamkesda.

Anggaran Jamkesmas 2009 Diusulkan Naik Jadi Rp17 Triliun

SURABAYA, RABU - Departemen Kesehatan (Depkes) berencana mengusulkan anggaran penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2009 naik menjadi Rp17 triliun, jauh lebih banyak daripada anggaran tahun 2008 yang telah disetujui sebanyak Rp4,6 triliun. Program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Jamkesmas menggantikan nama program sebelumnya yakni Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin).

"Kami berencana mengajukan anggaran Rp17 triliun untuk tahun 2009. Kalau usulan kami ini dikabulkan, maka masyarakat miskin yang berobat di semua rumah sakit kelas tiga akan dibebaskan dari biaya alias gratis," kata Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik, Farid Husein, di sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas), di Surabaya, Rabu.

Lebih lanjut Farid menjelaskan bahwa dana Jamkesmas tersebut akan disalurkan langsung kepada Puskesmas dan rumah sakit yang menangani masyarakat miskin di Indonesia yang jumlahnya diperkirakan mencapai 72 juta orang.

Premi untuk tiap warga berkategori miskin ini adalah Rp6.000 per orang per tahun, kata dia menjelaskan.

Menurut dia, saat ini program Jamkesmas yang diberlakukan sejak tahun 2008 telah berjalan sesuai rencana dan tujuan awal.

"Hanya saja kendala kini terletak di Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menunjukkan data yang sinkron," kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kemarin (21/10) saat pembukaan Rakerkesnas, "Banyak juga lho bupati dan gubernur yang protes kenapa jumlah rakyat miskin di daerah mereka banyak, padahal menurut mereka jumlah rakyat miskin tidak sebanyak data Depkes."

Program Jamkesmas ini merupakan upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, pembiayaan ini meliputi perawatan di Puskesmas atau rumah sakit, dan obat-obatan.

Menkes Pantau Pelaksanaan Jamkesmas di Bandung

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K), Rabu, (13/5) kunjungi RS Mata Cicendo Bandung. Menkes yang disambut jajaran Direksi RS Mata Cicendo langsung melihat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Dalam kesempatan tersebut Menkes langsung berbicara dengan pasien di loket pelayanan Jamkesmas. Cara seperti ini sering dilakukan Menkes saat mengunjungi rumah sakit guna mengetahui apakah program Jamkesmas sudah berjalan dengan baik dan masyarakat pengguna merasa puas atau belum.

Menurut Direktur Utama RS Mata Cicendo dr. Kautsar Boesoirie, Sp. M. MM, RS yang dipimpinnya adalah satu-satunya RS khusus mata milik Depkes yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan mata. RS Mata Cicendo adalah RS mata khusus kelas A pendidikan yang berafiliasi dengan FK Unpad menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
RS Mata Cicendo pada Januari 2009 yang lalu genap berusia seabad, didirikan pada tahun 1909. Dengan misi awal menanggulangi wabah trakoma dan xerophtalmia, kemudian berkembang menjadi RS khusus yang menanggulangi semua penyakit mata dan kebutaan. Pada tahun 1961, RS ini mulai digunakan oleh mahasiswa FK Unpad dan 1968 digunakan sebagai tempat pendidikan dokter spesialis mata dan mulai 2007 sebagai tempat pendidikan sub-spesialis mata.

Melalui SK Menkes No. 1040/Menke/SK/XI/1992, RS Mata Cicendo ditetapkan sebagai RS rujukan mata nasional sehingga berbagai fasilitas dan kualitas pelayanan serta pendidikan mulai ditingkatkan. Sejak 2002, dimulai peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana. Dikembangkan pula pusat pelayanan unggulan (center of exelence) seperti pediatrik optalmologi, vitreo-retina, optalmologi komunitas, glaukoma dan katarak bedah refraktif. Kemudian diikuti dengan pengembangan pusat pelatihan optalmologi (opthalmology training center) dan pusat penelitian mata (opthalmology research center) melalui kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri, kata dr. Kautsar.

Masalah kebutaan masih menjadi masalah kesehatan di dunia maupun Indonesia. Sesuai hasil survei Nasional Kesehatan Indera di 8 provinsi tahun 1993 – 1996 prevalensi kebutaan di Indonesia sebesar 1,5%. Penyebab utama kebutaan adalah katarak (0,78%), glaukoma (0,20%), kelainan refraksi (0,14%), dan penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan lanjut usia (0,38%).

Berdasarkan survei ini didapatkan data bahwa kebutaan di pedesaan 1,7% lebih besar daripada perkotaan 1,1%. Insiden katarak sebesar 0,78% atau sekitar 210.000 orang per tahun. Sedangkan kemampuan melakukan operasi hanya kira-kira 80.000 orang per tahun. Akibatnya timbul backlog (penumpukan penderita) katarak yang memerlukan operasi. Penumpukan ini antara lain disebabkan daya jangkau pelayanan operasi yang rendah, kurangnya pengetahuan masyarakat, sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan karena kondisi geografi serta ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan mata yang masih terbatas.

Depkes terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut berkerjasama dengan berbagai pihak antara lain Perdami (Persatuan Dokter Mata Indonesia), LSM peduli kesehatan mata dan pihak swasta.

Selain itu RS Mata Cicendo sebagai UPT Depkes juga berupaya meningkatkan cakupan operasi katarak di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Melalui pusat pelayanan unggulan (center of exelence), di antaranya optalmologi komunitas, RS Cicendo bekerjasama dengan Perdami Jabar, Komisi Penanggulangan Gangguan Kebutaan (PGK) Jabar, LSM peduli mata Jabar dan berbagai pihak swasta melaksanakan pelayanan operasi katarak di dalam RS maupun di luar RS. Kegiatan pelayanan operasi katarak di luar gedung RS dilaksanakan tidak hanya di Jabar tetapi juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Upaya kesehatan mata/pencegahan kebutaan sudah diintegrasikan ke dalam pokok kegiatan Puskesmas sejak 1984 sedangkan program penanggulangan katarak paripurna dimulai sejak 1987 baik melalui RS maupun Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM).