PKBI Dorong Perkuat Komitmen Jaminan Layanan Kespro

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat, akan terus mendorong penguatan komitmen pemegang kebijakan untuk menjamin akses yang universal bagi publik terhadap terhadap layanan kesehatan reproduksi (kespro) yang berkualitas, mengingat komitmen tersebut dinilai masih rendah.

Staf PKBI Pusat Dony Purwadi, mendampingi Direktur Eksekutif Inne Silvianne, di Jakarta, Selasa (15/12), selain menilai komitmen itu masih rendah, juga mengungkapkan masih rendah pula kesadaran publik tentang kespro, kependudukan dan gender yang juga merupakan faktor di balik rendahnya pemanfaatan layanan di wilayah yang tersedia.

GRATIS, BANTUAN KAKI PALSU UNTUK MASYARAKAT

Yayasan Peduli Tuna Daksa (YPTD) memberikan kesempatan kepada para penyandang tunadaksa yang berasal dari kalangan tidak mampu untuk memperoleh kaki palsu (protesa) secara Cuma-Cuma.
“Persyaratannya cukup mengirimkan permohonan bantaun disertai surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pengurus RT/RW dan kelurahan setempat,” kata Simran Nadwani, Manajer Operasional YPTD, Selasa (8/12).

Ia menyebutkan, ada sekitar dua juta lebih penyandang tuna daksa di Indonesia, sebagian di antaranya berasal dari kalangan tidak mampu. Sementara itu, program bantaun dari pemerintah tak mampu menjangkau seluruh penyandang tunadaksa  tersebut.

KEBIJAKAN PROGRAM KB SEBAIKNYA SENTRALISTIK

Kepala Badan Koorduinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat  dr. Sugiri Syarief, MPA menyatakan, sebaiknya program keluarga berencana (KB) sentralistik agar pelaksanaan program KB berjalan lancer dan baik di seluruh Indonesia.

Namun Sugiri menegaskan, jika tetap dilakukan secara desentralisasi, maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya harus mendukung dalam pengawasan program dan menyediakan anggaran KB yang memadai.

“Memang perlu sentralisasi kebijakan KB. Mungkin ini melawan arus, tetapi BKKBN akan mengupayakannya,” kata Sugiri saat member saran terkait penelitiannya di hadapan Sidang Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran  Bandung, Kemis (3/12).

MENINGKATKAN KUALITAS DENGAN LATIH BIDAN KLINIK KB

Kepala BKKBN Provinsi Riau, Drs. Ary Goedady pada acara pembukaan pelatihan Insersi IUD/Pemasangan dan Pencabutan Implant Bagi Bidan Klinik KB Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau, Senin (16/11) mengatakan masih ditemukannya kegagalan dan komplikasi dalam pemakaian alat KB, IUD dan Implant karena itu BKKBN Provinsi Riau kini lebih ekstra aktif dalam melakukan pembinaan terhadap petugas Keluarga Berencana (PKB) di Provinsi Riau.

“Diharapkan selain dapat meningkatkan kecakapannya, para petugas yang terdiri dari para bidan KB ini juga bisa mengubah cara pandang dengan memahami peserta KB sebagai manusia seutuhnya dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan tolak ukur kemampuan peserta yang diterima”, ujar Ary.

Jelang Idul Adha, Fauzi Bowo Instruksikan Dinas Peternakan Periksa Hewan Kurban

Warga Jakarta tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi daging hewan kurban, jelang Idul Adha 1430 H yang jatuh pada 28 November.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat ini telah mengintruksikan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban seperti hewan Kambing dan Sapi.

" Jauh hari kita sudah antisipasi berbagai penyakit terhadap hewan kurban yang berada di wilayah Jakarta, melalui dinas terkait," katanya.

Seribu Lebih Kasus Gizi Buruk Terjadi di Jateng

Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah selama 2009 mencapai 1.106 penderita. Kepala Dinas Kesehatan Jateng Hartanto di Semarang, Ahad (8/11), mengatakan, jumlah tersebut masih jauh di bawah angka maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar tiga persen dari jumlah seluruh balita di suatu daerah.

Selain itu, lanjut Hartanto, jumlah tersebut juga masih jauh di bawah jumlah kasus pada 2008 yang mencapai 3.420 penderita. Dia menjelaskan, penyebab kasus gizi buruk yang terjadi provinsi ini masih didominasi oleh infeksi serta penyakit kelainan bawaan. "Dari kasus yang terjadi 2008, 45 persen penderita gizi buruk disebabkan infeksi dan kelainan bawaan," katanya.

Sementara 55 persen sisanya disebabkan oleh kurang asupan gizi. Menurut dia, dari 1.106 kasus, 94,48 persen telah dituntaskan melalui perawatan gizi buruk. Ia menambahkan, kelainan penyakit bawaan sebagai penyebab terparah kasus gizi buruk, bahkan berisiko menyebabkan kematian. Penyakit bawaan itu seperti hidrosefalus, kelainan jantung, kelainan tumbuh kembang, dan kelainan otak.(JUM/ANS)


Sumber: http://kesehatan.liputan6.com/berita/200911/250382/Seribu.Lebih.Kasus.Gizi.Buruk.Terjadi.di.Jateng

Minim, Daya Serap Apoteker di Rumah Sakit

MEDAN, KOMPAS.com - Daya serap tenaga apoteker di rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta di Indonesia dinilai masih cukup rendah. Akibatnya, masih banyak apoteker yang tidak tertampung.

Ketua Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Haryanto Danutirto, di Medan, Rabu (28/10), mengatakan, berdasarkan profil kesehatan Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan, apoteker yang bekerja dirumah sakit hanya sebanyak 15 persen dari jumlah apoteker yang ada saat ini.

"Sedangkan rumah sakit yang ada di Indonesia dewasa ini diperkirakan jumlahnya sekitar 1.234 unit, kalau diambil rata-rata maka satu rumah sakit hanya menyerap satu apoteker," katanya.

Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa serapan tenaga apoteker di rumah sakit masih sangat sedikit. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak karena setiap tahun lulusan perguruan tinggi bidnag apoteker terus bermunculan.

Padahal tambah dia, berdasarkan petunjuk dari Departemen Kesehatan disebutkan bahwa sebanyak 30 tempat tidur yang ada di rumah sakit harus dilayani oleh satu orang tenaga apoteker.

Jadi jika dalam satu rumah sakit ada 1.000 tempat tidur maka sedikitnya 300 tenaga apoteker yang terserap. Dewasa ini lulusan apoteker setiap tahun saat ini berkisar antara 3 sampai 4 ribu apoteker.

"Apoteker itu bertugas bukan hanya melayani dalam bidang ketersediaan farmasi bagi pasien tapi juga sebagai relasi bagi dokter. Ketersediaan tenaga apoteker di rumah sakit ini juga pernah kami diskusikan dengan menteri kesehatan, saat dijabat Siti Fadilah,"katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ketersediaan tenaga apoteker di rumah sakit juga harus sudah menjadi perhatian semua pihak karena menkes juga menyebutkan untuk kedepan, pelayanan pemberian obat kepada pasien di puskesmas harus dilayani oleh apoteker.

Apalagi keberadaan tenaga apoteker di puskesmas telah diakomodir dalam PP 51 tahun 1999 yang telah diundangkan. Dengan demikian peran dan fungsi apoteker dalam penyediaan jasa kefarmasian akan lebih jelas dalam pelayanan kesehatan.

TAHUN DEPAN PELAYANAN KB DI JAKARTA GRATIS

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengumumkan, tahun 2010 mendatang seluruh pelayanan keluarga berencana (KB) akan digratiskan bagi masyarakat. Pengratisan tersebut akan diteruskan pengumumannya ke para waliokota dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana.(KBPM-KB).

“Demi terciptanya pelayanan terhadap masyarakat dan menyukseskan program KB di DKI Jakarta, maka seluruh Puskesmas dan Posyandu akan melaksanakan hal itu secara gratis,” kata Wagub Prijanto saat menutup TNI Manunggal KB-Kes ke-23 Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 di Gelanggang Olahraga Pela Mampang, Selasa (27/10).

Meski DKI suukses melaksanakan program KB secara nasional, tetapi hingga saat ini bila mendatangi RT-RW masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. “masih banyak yang mempunyai anak banyak. Ini fakto, lho,” kata Prijanto.

Menurut Wagub, bila ingin menjadikan masyarakat keluarga kecil dengan penghasilan kecil akan membawa kebahagiaan. Tetapi penghasilan kecil anak banyak, akan menyusahkan dan menyulitkan. Sedangkan sasaran sebanyak mungkin peserta KB tidak hanya orang miskin, tapi juga tidak memandang ekonomi kuat-lemah maupun sedang, siapapun boleh jadi akseptor.
Lebih jauh Prijanto mengatakan, TNI Manunggal KB-Kes tidak hanya spesial isinya KB saja, tetapi bagaimana masyarakat sehat diajak hidup bersih, menanam pohon, penghijauan, bina remaja, dan PAUD adalah partisipasi masyarakat, perlu kita dukung karena sebagai pemberdayaan masyarakat.(din/pel).



Sumber: www.bkkbn.go.id

Badan POM RI Luncurkan Mobil Laboratorium Keliling

Maraknya peredaran makanan/minuman, obat dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya membuat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) RI meningkatkan pengawasan dan pengamanan barang-barang tersebut yang beredar di masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan POM RI dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK saat peluncuran mobil laboratorium keliling pada Senin, 7 September 2009 di kantor Badan POM, Jakarta.

Peluncuran mobil laboratorium keliling ini dilakukan untuk membantu mengurangi hambatan-hambatan seperti jarak yang jauh, kemacetan, dan waktu tempuh saat Badan POM melakukan pemeriksaan atau sampling di berbagai lokasi. Selama ini proses tersebut dilakukan dengan cara pihak Badan POM mendatangi lokasi yang dimaksud, mengambil sampel dan kemudian dikirim ke laboratorium di kantor Badan POM. Dengan adanya mobil laboratorium keliling ini, maka pemeriksaan tersebut dapat dilakukan saat itu juga di lokasi dengan menggunakan peralatan yang tersedia pada laboratorium keliling, ujar dr. Husniah.

Menurut dr. Husniah laboratorium keliling ini dapat difungsikan untuk pengawasan makanan yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, pengawasan obat palsu, pengawasan produk Tanpa Ijin Edar (TIE), serta pengawasan produk kadaluarsa. Saat ini pengawasan difokuskan pada makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Borax, Rhodamin B, Methanyl Yellow, Arsen, Sianida, Residu Pestisida dan pengawasan parsel lebaran dari makanan kadaluarsa serta makanan yang mengandung unsur haram dalam agama Islam.

Laboratorium keliling yang diluncurkan saat ini berjumlah 8 unit, 7 unit akan dioperasikan di wilayah DKI Jakarta dan 1 unit akan dioperasikan di wilayah Serang. Dr. Husniah berharap agar laboratorium keliling ini juga dapat segera direalisasikan di seluruh Indonesia.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, serta menemukan hal-hal yang mencurigakan dan perlu disampaikan, agar menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (UPLK) Badan POM RI di nomor telepon 021-4263333, SMS 021-32199000, atau e-mail uplk@pom.go.id

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail: puskom.publik@yahoo.co.id, info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.

Sumber: Depkes

Survey INSIDe : Kinerja Depkes Teratas

Sumber : suarasurabaya.net

Survey Institute for National Strategic Interest and Development ( INSIDe ) menunjukkan selama pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, masyarakat paling puas dengan kinerja Departemen Kesehatan.

YUDI LATIEF Ketua INSIDe pada FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Kamis (23/07) mengatakan survey dilakukan lewat pendekatan kuantitatif dengan alat pengumpul data kuesioner dan dilakukan di 12 kota di Indonesia, seperti Medan, Padang,Bandar Lampung, Jakarta Timur, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, Pontianak, Manado, dan Makassar.

Menurut YUD, survey dilakukan selama dua minggu mulai 27 Juni sampai 15 Juli 2009 untuk proses pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. Secara keseluruhan, responden penelitian sebanyak 1.200 orang dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk di tiap kota daerah penelitian.

YUDI menjelaskan, margin of error lebih kurang 3 % pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden usia 17 tahun ke atas atau 17 tahun ke bawah tetapi sudah menikah.

Kata YUDI, dari hasil survey sesudah diolah sampai dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package for the Social Science), masyarakat puas dengan kinerja Departemen Kesehatan 14,6%, Departemen Pendidikan 12,1%, Kementrian Pemuda dan Olah Raga 10%, dan seterusnya.

Sedangkan pengetahuan publik terhadap program-program kesehatan yang disediakan pemerintah, diantaranya 13% masyarakat mengetahui program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 14,5% mengetahui Pondok Bersalin Desa.

YUDI mengatakan, kebanyakan masyarakat yang tahu unit layanan puskesmas 93,4% pernah menggunakan layanan ini. Untuk penilaian dan apresiasi kinerja SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan, 65,42% masyarakat masih ingin mempertahankan SITI FADILAH SUPARI sebagai Menkes, sedang 26,42% minta diganti.(faz/edy)

Waduh ... Rumah Sakit Bakal Makin Komersial

Sumber : inilah.com

Jakarta - Harapan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pupus sudah. Pemerintah akhirnya mengizinkan investor asing untuk menguasai 65% saham rumah sakit di Tanah Air. Pelayanan kesehatan masyarakat pun dikhawatirkan menjadi korban.

Itu berarti terjadi kenaikan sebesar 16% dan asing diperbolehkan menjadi pemegang saham mayoritas. Padahal, sebelumya, Menkes Siti Fadilah Suparti telah berjuang habis-habisan agar modal asing di rumah sakit tidak lebih dari 49%.

Betul, keputusan ini masih belum final. Sebab, setelah ditetapkan oleh Kantor Menko Perekonomian, ihwal ini masih akan dibahas oleh departemen-departemen terkait. Sehingga, bisa saja permohonan pihak asing untuk menjadi penguasa saham hingga 67% terkabul. Tapi, bisa juga sebaliknya, lebih rendah dari 65%.

Terlepas dari keputusan akhir kelak, diperbolehkannya asing menjadi pemegang saham mayoritas sangat mengecewakan banyak kalangan. Selain akan memicu persaingan yang tidak sehat, banyak rumah sakit dipastikan akan bersifat full commercial. Ini akan mengakibatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi terkendala.

Saat ini saja, kompetisi di industri rumah sakit dalam memberi pelayanan kesehatan telah menggeser fungsi sosial yang selama ini diembannya. Misi sosial dengan memberi pembebasan atau gratis biaya kepada pasien-pasien tertentu yang tidak mampu kini makin sulit dilakukan.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Adib A Yahya, idealnya seluruh saham rumah sakit dikuasai oleh pemerintah. Tapi apa daya, rupanya, pemerintah tak memiliki kemampuan keuangan yang memadai. [E1]

Pemda Harus Prioritaskan Pembangunan Kesehatan

Posted from : depkes.go.id
Masuknya isu kesehatan sebagai janji politik dalam kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), seharusnya diimplementasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan pembangunan kesehatan. Selain itu di era desentralisasi, dalam menyusun rencana pembangunan kesehatan, Pemerintah Daerah hendaknya tidak menunggu bantuan dari Pusat tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan dengan sumber daya dari Pemda dan Pusat secara bersama-sama.

Hal itu disampaikan. Dr. Sjafii Ahmad, MPH, Sekretaris Jenderal Depkes ketika membuka Lokakarya Nasional Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Hotel Savoy Homann, Bandung 29 Juni 2009.
Selanjutnya ditegaskan untuk menyusun perencanaan dan kegiatan 5 tahun ke depan yaitu Renjana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang kesehatan harus berbasis kinerja dan disertai besaran rencana anggaran. Oleh karena itu Depkes mengharapkan masukan atau tanggapan daerah karena setiap daerah mempunyai kekhususan dan keunikan tersendiri.

Sesjen Depkes mengingatkan pendekatan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas unit dengan menggunakan pendekatan sistemik. Sudah saatnya dilakukan melalui pendekatan dengan penguatan sistem kesehatan yang didukung kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Jangan ada program yang jalan sendiri tanpa mengikutkan program lain. Tidak mungkin program penanggulangan TB berhasil kalau hanya meliputi diagnosis dan pengobatan saja, tanpa melibatkan program peningkatan gizi, program kesehatan kerja, program di rumah sakit atau dikaitkan dengan program rumah sehat. Semua program kesehatan harus dapat dikaitkan dalam suatu jaringan program yang saling membantu membentuk suatu Sistem Kesehatan Nasional, ujar Sesjen.

Karena itu Sesjen Depkes mengharapkan dalam pertemuan ini akan diketahui keterikatan setiap program, menuju kepada tujuan yang sama yaitu cakupan total bagi semua penduduk/universal coverage.

Menurut Sesjen, Pemda harus memahami bahwa tujuan utama dari program adalah mencapai cakupan total/universal coverage terhadap upaya kesehatan. Artinya upaya kesehatan yang terdiri dari pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif harus mampu terjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun dia berada. Juga tidak boleh lagi ada hambatan geografik, perilaku maupun ekonomi.

Lokakarya nasional yang berlangsung selama 3 hari ini membahas 18 topik yang dipaparkan pejabat Depkes dan pembicara tamu dari Kantor Menpan, WHO, beberapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), dan lain-lain. Topik yang dibahas antara lain Strategi menuju Pencapaian MDGs melalui Pendekatan Revitalisasi Primary Health Care oleh dr. Budihardja, MPH, Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat; Kebijakan Rujukan dalam Antisipasi Globalisasi dan Jamkesmas oleh dr. Farid Husain, Sp.B, Dirjen Bina Pelayanan Medik; Hasil Riskesdas dalam Kaitannya dengan Isu-isu Daerah oleh Dr. Agus Purwodianto, Sp.F, SH, Kepala Balitbangkes; Strategi Menuju Eradikasi Penyakit Menular dalam Konteks Global oleh Dr. Guntur Gunawan Sesditjen P2PL; Kebijakan Ketersediaan Obat di daerah dan Penggunaan Obat Tradisional oleh Dra. Kustantinah, M.Apt.Sc, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Strategi Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan oleh dr. Chalik Masulili, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

Narasumber lainnya Dr. Ismail Mohamad, MBA, Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Tatalaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur memaparkan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan dr. Nyoman Kumara Rai, MPH dari WHO SEARO memaparkan Peningkatan Kinerja Sistem Kesehatan.

Dr. Untung Suseno, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan yang juga Ketua Panitia melaporkan maksud penyelenggaraan lokakarya ini adalah dalam rangka menjalin interaksi dan komunikasi antara stakeholder pusat dan daerah dalam rangka mengembangkan pembangunan kesehatan di era desentralisasi.

Adapun tujuan khusus lokakarya ini yaitu diindetifikasikannya pembangunan kesehatan di pusat dan daerah, diidentifikasikannya isu strategis tantangan yang dihadapi, upaya terobosan dan potensi yang dimiliki pusat dan daerah dalam pembangunan kesehatan, dan disepakatinya upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan pembangunan kesehatan.

Menkes : Rumah Sakit Omni Bukan Internasional

Liputan6.com, Surabaya: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, bukan rumah sakit internasional. "Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit," kata Menkes Siti usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6). Selain itu, Menkes juga menyatakan RS Omni Internasional bukan milik Indonesia.

Terkait kasus Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni, Menkes mengatakan tidak bisa mengintervensi sampai kasus yang sudah berlangsung sejak Agustus 2008 itu selesai. Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni Internasional dinyatakan bersalah, maka bakal ada tindakan dalam ranah kesehatan.

Menurut Menkes, ia sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni Internasional bersama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). "Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka," ucap Menkes seperti dikutip ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan RS Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung. Setelah itu, MKDKI akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. "Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu," ucap Menkes. "Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang tidak ada kaitannya dengan lembaga internasional."(VIN)

Menkes : Rumah Sakit Omni Bukan Internasional

Liputan6.com, Surabaya: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, bukan rumah sakit internasional. "Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit," kata Menkes Siti usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6). Selain itu, Menkes juga menyatakan RS Omni Internasional bukan milik Indonesia.

Terkait kasus Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni, Menkes mengatakan tidak bisa mengintervensi sampai kasus yang sudah berlangsung sejak Agustus 2008 itu selesai. Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni Internasional dinyatakan bersalah, maka bakal ada tindakan dalam ranah kesehatan.

Menurut Menkes, ia sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni Internasional bersama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). "Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka," ucap Menkes seperti dikutip ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan RS Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung. Setelah itu, MKDKI akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. "Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu," ucap Menkes. "Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang tidak ada kaitannya dengan lembaga internasional."(VIN)

Hanya Satu RS Internasional di Indonesia

Posted from : http://politikana.com/baca/2009/06/06/hanya-satu-rs-internasional-di-indonesia.html

Menyimak penuturan Menteri Kesehatan Siti Fadilah, bahwa rumah sakit internasional di Indonesia ada tujuh, empat diantaranya ada di Jakarta yakni Rumah Sakit Mitra Internasional, Rumah Sakit Permata Hijau, Rumah Sakit Brawijaya, dan Rumah Sakit Internasional Bintaro. Sedangkan dua rumah sakit lainnya ada di Medan, dan satu lagi ada di Surabaya.

Apakah rumah sakit yang bekerjasama dengan rumah sakit asing sudah bisa disebut rumah sakit internasional? Apakah perlu melakukan sertifikasi ISO? Sayangnya Menkes tak menjelaskan kriterianya. Namun yang pasti dunia pelayanan kesehatan dunia hanya mengenal satu lembaga yang layak memberikan akreditasi rumah sakit menggunakan standar internasional, yaitu JCI (Joint Commision Internasional).
Menurut JCI di dunia sudah ada lebih dari 220 lembaga kesehatan pemerintah dan swasta di 30 negara yang mendapatkan akreditasi dari  JCI. Sayangnya,  --coba periksa di sini-- di Indonesia baru ada satu rumah sakit yang mendapat akreditasi dari JCI, yaitu Siloam Hospital Lippo Karawaci yang mendapatkan akreditasi pertama pada 19 September 2007.

Lha bagaimana dengan label internasional di belakang RS Omni Tangerang? Rupanya itu hanya nama semata. Rumah sakit ini tidak ada kerjasama dengan lembaga layanan kesehatan asing, dan tidak ada hubungannya dengan standar internasional.  Karenanya Menkes akan melayangkan teguran  terhadap rumah sakit Omni bersamaan dengan rumah sakit lainnya yang juga menggunakan embel-embel nama internasional.
RS Omni Internasional Tangerang, boleh jadi memang berangan-angan menjadi RS berkelas internasional. Setidaknya dari bangunan fisik dan fasilitas yang tersedia yang memang sudah menyerupai hotel bintang lima. Begitu pula di halaman depan website-nya, terpampang kata ”world class healthcare” (vlisa)

Depkes RI Bantu 24 Sepeda Motor Untuk Operasional Dinkes Kota Bogor

posted from : kotabogor.go.id

Sebanyak 24 sepeda motor dibagikan Plh (Pelaksana Harian) Walikota Bogor H. Dody Rosadi untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Bogor. Sepeda motor yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari Departemen Kesehatan RI. Penyerahan bantuan sepeda motor bermerk RX King dan Yamaha bebek tersebut diserahkan pada pelaksanaan apel pagi dilingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Bogor di Halaman Balaikota Senin (15/5) pagi.

Secara simbolis bantuan sepeda motor diterima oleh para Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) di 6 wilayah Kecamatan se Kota Bogor. Mereka yang menerima bantuan yaitu UPTD Puskesmas Bogor Tengah, Kedung Badak, Lawanggintung, Bogor Tengah, Semplak, dan UPTD Puskesmas Gang Kelor. Dody berharap, bantuan sepeda motor yang dibagikan akan bisa dipergunakan untuk kegiatan operasional Dinas Kesehatan dalam upaya melayani masyarakat.

'"Kami juga berharap dengan diterimanya bantuan sepeda motor pelayanan kepada masyarakat harus lebih cepat,'' pintanya.

Apalagi dalam waktu dekat akan ada kegiatan dalam rangkaian menyambut Hari Jadi Bogor ke 524. ''Karena itu Saya minta jajaran aparat Pemkot untuk menyebarluaskan kegiatan Hari Jadi Bogor sampai ke masyarakat bawah. Sebab, kegiatan menyambut hari Jadi Bogor akan lebih banyak dilakukan di wilayah, ''ungkap Dody.

Terkait dengan Hari Jadi Bogor Dody mengatakan, bertepatan dengan hari Jadi Bogor ke 524, pada tanggal 3 Juni mendatang Pemkot akan memberikan KTP gratis bagi warga Bogor yang baru berusia 17 tahun dan bagi mereka yang habis masa berlakunya. Bahkan, KTP tersebut akan diantarkan langsung ke rumah warga.


Karena itu Dody menghimbau kepada warga yang akan membuat KTP untuk segera menyerahkan indentitas diri termasuk foto ke Kelurahannya masing-masing. (yan/gus)