Kepala Badan Koorduinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dr. Sugiri Syarief, MPA menyatakan, sebaiknya program keluarga berencana (KB) sentralistik agar pelaksanaan program KB berjalan lancer dan baik di seluruh Indonesia.
Namun Sugiri menegaskan, jika tetap dilakukan secara desentralisasi, maka pemerintah kabupaten/kota sebaiknya harus mendukung dalam pengawasan program dan menyediakan anggaran KB yang memadai.
“Memang perlu sentralisasi kebijakan KB. Mungkin ini melawan arus, tetapi BKKBN akan mengupayakannya,” kata Sugiri saat member saran terkait penelitiannya di hadapan Sidang Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung, Kemis (3/12).
Penelitian Sugiri antara lain berkaitan dengan pengaruh implekemntasi kebiajakan keluarga berencana (KB) terhadap pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dari para pelaksana di tingkat kabupaten. Menurut Sugiri, di lapangan ditemukan implementasi kebijakan KB terhadap pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Selain itu, Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan KB terhadap pemberdayaan masyarakat belum berperan sebagaimana dalam kebijakan nasional KB yang antara lain disebabkan karena kepemimpinan Pemda belum mengoptimalkan dimensi implementasi kebijakan,” kata Sugiri.
“Kenyataannya sekarang belum semua menjadi implementor kebijakan nasional KB, sehingga masih perlu penguatan organisasi dan implementasi kebiajakan keluarga berencana dan kebijakan itu dapat mendorong peranserta masyarakat,” ujar Sugiri menmbahkan.(na/pel).
Sumber: http://www.bkkbn.go.id/Webs/DetailBerita.php?MyID=982
Kebenaran dan Pembenaran
8 tahun yang lalu
3 komentar:
BKKBN saat ini seharusnya bisa banyak belajar dari BKKBN pada masa Orde Baru, tidak perlu malulah mencontoh yang baik, karena tidak semua apa yang dilakukan pada masa ORBA jelak, salah satunya adalah program KB yang dianggap sukses dan komando dari pusat "sentralistik".
Yang penting sih menurutku pemerintah lebih mendorong fungsi pelayanan posyandu karena sebenarnya peran Posyandu bisa juga dijadikan wadah kelompok masyarakat utk menggiatkan pelaksanaan program KB ke depan.
Kenapa BKKBN tidak mengefektifkan saja peran lembaga PKK yang ada di setiap kelurahan maupun desa. Sebenarnya kalo ada kemauan pemerintah tinggal lebih mengoptimalkan kinerja lembaga PKK sebagai kelompok masyarakat yang dapat digunakan untuk menyampaikan program2 KB ke masyarakat. saya kira ini lbih efektif dalam menyampaikan semua program KB.
Posting Komentar