PKBI Dorong Perkuat Komitmen Jaminan Layanan Kespro

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat, akan terus mendorong penguatan komitmen pemegang kebijakan untuk menjamin akses yang universal bagi publik terhadap terhadap layanan kesehatan reproduksi (kespro) yang berkualitas, mengingat komitmen tersebut dinilai masih rendah.

Staf PKBI Pusat Dony Purwadi, mendampingi Direktur Eksekutif Inne Silvianne, di Jakarta, Selasa (15/12), selain menilai komitmen itu masih rendah, juga mengungkapkan masih rendah pula kesadaran publik tentang kespro, kependudukan dan gender yang juga merupakan faktor di balik rendahnya pemanfaatan layanan di wilayah yang tersedia.

Padahal kependudukan, Keluarga Berencana (KB), kespro dan gender merupakan isu kunci dalam pembangunan, ujar Dony.

Ia mengingatkan bahwa kapasitas suatu bangsa dalam menangani isu tersebut akan meningkatkan efektivitas pembangunan yang sedang dijalankan.

Dia memaparkan, hasil survai demografi dan kesehatan tahun 2007 yang menunjukkan bahwa perkembangan peningkatan kesehatan ibu masih sangat lambat, ditunjukkan dengan angka kematian ibu (MMR) pada posisi 259 per 100.000 kelahiran hidup dari 307 per 100.000 kelahiran pada tahun 2002.

Terlebih lagi, beberapa aspek lain yang berkontribusi pada status kespro di Indonesia, menurut Dony, juga dinilai masih stagnan.

Ia menyebutkan, total angka kelahiran/fertilitas (FR) masih pada angka 2.6, dan rata-rata prevalensi penggunaan kontrasepsi (alat pencegah/pengatur kehamilan) hanya meningkat sedikit saja menjadi 61,4 persen.

Kenyataannya pula, kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi tidak berubah pada angka sembilan persen, dengan empat persen perempuan yang tidak mau memiliki anak lagi, dan lima persen yang menunda kehamilan selanjutnya, kata Dony lagi.

Padahal setiap tahun, sekitar 4,5 juta bayi lahir, 7,2 persen adalah anak yang tidak diinginkan, kata dia pula.

Mengutip data Depkes RI, lanjut Dony, terdapat sekitar dua juta kasus aborsi di Indonesia setiap tahun, sekitar 25 persen di antaranya adalah aborsi tidak aman yang dilakukan oleh dukun tradisional.

Ternyata pula, sekitar 27 persen orang yang mencari layanan aborsi "single" (belum menikah) dan 73 persen sudah menikah juga melakukannya.

Kondisi itu, menurut Dony, menunjukkan kenyataan masih rendah komitmen pemegang kebijakan untuk menjamin akses yang universal bagi publik terhadap layanan kespro yang berkualitas, dan rendahnya kesadaran publik tentang kespro, kependudukan dan gender sehingga berakibat pemanfaatan layanan menjadi rendah pula.

Karena itu, PKBI bekerja sama dengan UNFPA (Badan Kependudukan Dunia) mengajak para wartawan dan media massa untuk dapat berperan melakukan pendidikan terhadap publik, termasuk melakukan pembelaan (advokasi) terhadap warga masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi seluruh warga untuk mengakses layanan kespro yang berkualitas, kata dia lagi.

Namun peran wartawan itu dapat dimainkan, jika mereka memahami konteks isu kependudukan, KB, kespro dan pembangunan yang ditunjang data-data yang relevan (evidence base).

PKBI bersama UNFPA siap menggelar Orientasi tentang Kependudukan dan Pembangunan bagi Wartawan Media Cetak dan Elektronik, di Bandung, Jawa Barat, 15-17 Desember diikuti 20 jurnalis dari berbagai media massa di seluruh Indonesia, untuk mendukung peran para wartawan itu.

Pelatihan, dengan lebih dulu diseleksi pesertanya bekerja sama dengan seluruh Pengurus PKBI di daerah calon peserta--antara lain harus membuat artikel yang relevan--merupakan angkatan ke-9, dari rangkaian pelatihan bagi wartawan yang telah dilaksanakan PKBI Pusat sejak tahun 2000 hingga 2009.

Menurut PKBI Pusat, keterlibatan media massa dan wartawan merupakan bentuk kemitraan yang berharga yang akan memberikan kontribusi positif terhadap isu kependudukan, KB, kespro dan gender di Indonesia.

Isu-isu dan tema materi yang akan diangkat dalam pelatihan yang disertai kunjungan lapangan itu, antara lain tentang Kependudukan dan Demografi di Indonesia, Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), Kespro dan KB Setelah 15 tahun ICPD, Kespro di Kalangan Remaja, Jurnalisme Empati serta Panduan Ketrampilan Menulis Empati tentang Kependudukan dan Pembangunan.

Sejumlah fasilitator disiapkan untuk memberikan materi pelatihan, sehingga bersifat praktis dan relevan memberikan bekal pengetahuan serta ketrampilan yang harus dimiliki oleh para jurnalis sebagai aktor kunci yang dapat membantu melakukan pendidikan dan advokasi publik atas isu kependudukan dan pembangunan itu, demikian Dony Purwadi.(Ar/AT)




Sumber: http://www.berita8.com/news.php?tgl=2009-12-15&cat=4&id=17244