Pemerintah Wajibkan Penumpang Asing Pakai Masker

Posted from : depkes.go.id
Untuk mencegah penularan Influenza A H1N1 (flu babi) di Indonesia, Pemerintah mewajibkan semua penumpang dari negara terjangkit mengenakan masker setibanya di terminal kedatangan luar negeri. Mereka juga diwajibkan melewati thermo scanner (alat pemindai suhu tubuh) sebelum keluar dari bandara. ”Kalau sebelumnya masih banyak penumpang mem-by pass dari thermo scanner, sekarang tidak boleh lagi”, ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Ir. Aburizal Bakrie yang didampingi Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) saat jumpa pers usai memimpin Rakor Kesra di Jakarta tanggal 29 Juni 2009.

Kebijakan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin Menko Kesra Ir. Aburizal Bakrie dan dihadiri Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K), Menteri Perhubungan, Ir. Jusman Syafii Djamal, Wakil dari Menlu, Menkeu diwakili Dirjen Anggaran, Depdagri diwakili Dirjen Pemerintahan Umum, Depdiknas diwakili Dirjen Dikti, Ketua Pelaksana Harian Komnas Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (FBPI) Dr. Bayu Krisnamurthi, Dirut PT Angkasa Pura I dan II, serta Kepala Administratur Bandara Soekarno Hatta Cengkareng.
Menko Kesra menambahkan, Pemerintah berupaya mencegah terjadinya penularan influenza A H1N1 antar manusia di Indonesia setelah ditemukannya 8 orang positif karena tertular dari luar negeri. ”Kami memutuskan untuk memonitor, melaporkan dan mengkoordinasi penanggulangan influenza A H1N1 dan mendukung proses penanganan yang dilakukan Menkes dan jajarannya seperti pembentukan Posko Depkes untuk menangani masalah ini”, ujar Aburizal Bakrie.

Menurut Menko Kesra, dalam Rakor juga membahas persiapan-persiapan yang diperlukan untuk menghadapi beberapa event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Agustus 2009 seperti Konferensi Internasional AIDS di Bali dan Sail Bunaken di Manado.

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari yang diberi kesempatan menjelaskan penanganan kasus flu babi di Indonesia oleh Menko Kesra menyatakan, saat ini jumlah kasus positif Influenza A H1N1 berjumlah 8 orang. Mereka terdiri dari 4 orang warga negara Indonesia, 3 orang warga negara Australia dan 1 orang warga negara Inggris yang berdomisili di Australia. Kesemuanya tertular dari Australia dan Singapura, jadi merupakan kasus impor.

Dari 8 orang tersebut, 1 orang sudah sembuh dan boleh pulang, sedang 7 orang lainnya masih dirawat di RS yakni 4 orang di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta, dan 3 orang WN Australia dirawat di RS Sanglah Denpasar, Bali.

“Berkat upaya-upaya yang dilakukan Depkes dan jajaran kesehatan di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan lintas sektor terkait, alhamdulillah belum terjadi penularan antar manusia di Indonesia”, ujar Dr. Siti Fadilah Supari.

Untuk mencegah penularan virus yang kemungkinan terbawa para pendatang dari negara terjangkit mereka diwajibkan mengenakan masker sebelum keluar dari bandara. Masker akan disediakan oleh pemerintah dan harus dikenakan selama 3 hari, sesuai dengan masa inkubasi penyakit ini yaitu 3 – 7 hari, ujar Menkes.

Sejak WHO menetapkan flu babi sebagai public health emergency international concern (PHEIC) tanggal 25 April 2008, Depkes telah menetapkan 6 langkah antisipasi yaitu : 1. Penguatan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dilakukan dengan pemasangan thermo scanner, pemberian health alert card, penyiapan alat pelindung diri (APD) dan lain-lain. 2. Logistik terutama penyediaan obat tamiflu dan pendistribusian sampai ke Puskesmas. 3. Penyiapan 100 rumah sakit rujukan, obat, APD, keteresdiaan ruang isolasi dll. 4. Penguatan surveilans epidemiologi yang dilakukan dengan mengintensifkan surveilans ILI di 20 Puskesmas, surveilans SARI di 15 RS sentinel dll. 5. Penguatan laboratorium dengan mengintensifkan laboratorium regional dan pemenuhan reagensia. 6. Komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran komunikasi yang ada.

Menkes menegaskan, Influenza A H1N1 ditularkan melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita. Saat ini sebagian besar penyakit adalah ringan dan sembuh dengan baik.

Menkes menghimbau masyarakat untuk senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan mengeringkan dengan tisue atau lap bersih. Melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar. Apabila sakit dengan gejala Influenza supaya mengenakan masker dan tidak berdekatan dengan anggota keluarga yang lain dan segera menghubungi petugas kesehatan. Menghindari bepergian apabila sakit dan berhati-hati bila berkunjung ke luar negeri

Pelajar Bertanya, Menkes Menjawab

Posted From : depkes.go.id

Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), Rabu (24/06/2009), melakukan dialog dengan 200 pelajar Indonesia yang tergabung dalam Forum Pelajar Indonesia, dengan tema “Pelajar Bertanya, Menteri Kesehatan Menjawab”, di gedung Departemen Kesehatan RI. Dalam kesempatan tersebut Menkes didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL) Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K). Hadir juga Direktur Bina Kesehatan Komunitas Dr. Edi Suranto, MPH, Kepala Pusat Komunikasi Publik dr. Lily S. Sulistiyowati, MM, Sekretaris Dirjen Bina Yanmed Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes, Kepala Biro Kepegawaian drg. S.R. Mustikowati, M.Kes, dan Direktur Bina Gizi Masyarakat dr. Ina Hernawati, MPH.

Forum Pelajar Indonesia atau For Indonesia, merupakan sebuah ruang kreatif bagi 200 pelajar berprestasi yang berusia 17-21 tahun dari seluruh Indonesia untuk bertukar pengalaman, pemikiran sekaligus membangun kepedulian, pemahaman serta kerjasama dalam menghadapi tantangan narkoba, HIV/AIDS, flu burung dan flu babi, kesehatan reproduksi remaja, kekerasan seks pada anak serta budaya hidup sehat.
Menkes dalam pidatonya menyatakan menyambut baik, bangga dan mendukung kegiatan forum pelajar Indonesia ini. Forum seperti ini perlu ditumbuh suburkan dalam upaya membangun kembali rasa bangga sebagai bangsa Indonesia didalam jiwa generasi muda, karena dari rasa bangga akan tumbuh rasa nasionalisme yang kuat sehingga diharapkan akan lahir sebuah generasi yang kuat dan tangguh, yang mampu membela kedaulatan bangsa Indonesia tercinta.

Menurut Menkes, Indonesia memiliki cita-cita yang sangat luhur dan mulia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berangkat dari cita-cita itu, Depkes sejak tahun 2004-2009 mempunyai visi memandirikan masyarakat untuk hidup sehat dan misi untuk membuat rakyat sehat. Apabila rakyat sehat, maka negara akan kuat.

Selain itu, Depkes juga memiliki 4 strategi utama yaitu memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, meningkatkan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan, ujar Menkes.

Untuk mencapai visi dan misi, Depkes mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi yaitu, pro rakyat, bertindak cepat dan tepat, bekerja dengan team work yang solid, bekerja dengan integritas yang tinggi, dan bekerja dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kerja keras, nilai-nilai dan visi serta misi tersebut, Depkes dapat mencapai target-target yang ditentukan oleh Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono.

Target-target yang telah dicapai Depkes antara lain penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2004, menjadi 228 per 100.000 KH tahun 2007, sedangkan target pada tahun 2009 adalah 226 per 100.000 KH. Menurunkan angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 KH pada tahun 2004 menjadi 26 per 1000 KH tahun 2007, sesuai target. Target penurunan prevalensi gizi kurang pada balita sesuai Millenium Development Goals (MDG) tahun 2015 yaitu 20%, pada tahun 2007 Indonesia sudah mencapai 18,4%. Begitu pula Umur Harapan Hidup saat ini 70,5 tahun, dengan target tahun 2009 adalah 70,6 tahun, tambah Menkes.

Menkes menambahkan, empat dari seluruh tujuan MDG itu adalah tugas Depkes yaitu menurunkan kematian bayi dan anak, kematian ibu melahirkan, menghentikan penyebaran HIV/AIDS, dan menyediakan ketersediaan air dan sanitasi. Dari keempat tujuan MDG tersebut, Indonesia telah mencapai hasil yang sangat menggembirakan.

Menkes diakhir sambutannya mengingatkan agar forum pelajar ini jangan terlepas dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Kegiatan dan prestasi apapun yang akan dicapai haruslah berguna bagi negara khususnya kesejahteraan masyarakat.

Dari 10 pertanyaan dalam dialog tersebut, antara lain mengenai program Jamkesmas yang disampaikan oleh Teguh Purnomo dari pondok pesantren Muhammadiyah Garut. Menanggapi hal itu, Menkes menegaskan bahwa program Jamkesmas belum pernah ada selama Indonesia merdeka. Ini adalah program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin, agak miskin, dan sangat miskin yang berada di desa-desa di seluruh Indonesia. Jumlah rakyat miskin di Indonesia yang berhak mendapat Jamkesmas adalah 76,4 juta jiwa yang tersebar di desa-desa bukan Kabupaten/Kota. Sedangkan Jamkesmas yang belum terealisasikan dengan baik, menurut Menkes berkaitan dengan distribusi atau pendataan kartu Jamkesmas. Yang berhak mendapat kartu Jamkesmas adalah rakyat miskin yang telah didata oleh RT/RW setempat dan disahkan oleh Bupati/Walikota. Apabila masih ada rakyat miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas, maka terjadi kesalahan dalam pendataan di Kabupaten/Kota.

Pertanyaan lain yang disampaikan oleh Safitri Amanda Putri dari SMK Keperawatan Bina Medika Jakarta Pusat, mengenai flu babi dan penyebarannya, Menkes menjelaskan bahwa penyakit flu babi tidak ada hubungannya dengan hewan babi dan lebih banyak mengandung unsur politik dunia. Menkes juga menganjurkan agar membaca buku karangannya ”Saatnya Dunia Berubah”, karena didalamnya diceritakan perjuangan Menkes terhadap ketidakadilan dunia yang merugikan negara-negara berkembang dan negara miskin, terutama dalam kasus flu burung yang melanda Indonesia. Persediaan tamiflu yang dibutuhkan untuk pasien flu burung tidak ada di pasaran karena sudah dibeli oleh negara-negara kaya yang justru tidak mempunyai kasus flu burung. Namun ketidakadilan itu sudah terbongkar berkat perjuangan keras dan berani Menkes di hadapan sidang World Health Assembly (WHA).

Oleh karena itu Menkes mengharapkan agar pemuda Indonesia jangan merasa minder dan takut dengan orang asing, karena orang Indonesia pun tidak kalah cerdas dan pintar dengan asing.

Pelajar Bertanya, Menkes Menjawab

Rabu (24/06/2009), Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) melakukan dialog dengan 200 pelajar Indonesia yang tergabung dalam Forum Pelajar Indonesia, dengan tema “Pelajar Bertanya, Menteri Kesehatan Menjawab”, di gedung Departemen Kesehatan RI. Dalam kesempatan tersebut Menkes didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL) Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K). Hadir juga Direktur Bina Kesehatan Komunitas Dr. Edi Suranto, MPH, Kepala Pusat Komunikasi Publik dr. Lily S. Sulistiyowati, MM, Sekretaris Dirjen Bina Yanmed Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes, Kepala Biro Kepegawaian drg. S.R. Mustikowati, M.Kes, dan Direktur Bina Gizi Masyarakat dr. Ina Hernawati, MPH.


Forum Pelajar Indonesia atau For Indonesia, merupakan sebuah ruang kreatif bagi 200 pelajar berprestasi yang berusia 17-21 tahun dari seluruh Indonesia untuk bertukar pengalaman, pemikiran sekaligus membangun kepedulian, pemahaman serta kerjasama dalam menghadapi tantangan narkoba, HIV/AIDS, flu burung dan flu babi, kesehatan reproduksi remaja, kekerasan seks pada anak serta budaya hidup sehat.
Menkes dalam pidatonya menyatakan menyambut baik, bangga dan mendukung kegiatan forum pelajar Indonesia ini. Forum seperti ini perlu ditumbuh suburkan dalam upaya membangun kembali rasa bangga sebagai bangsa Indonesia didalam jiwa generasi muda, karena dari rasa bangga akan tumbuh rasa nasionalisme yang kuat sehingga diharapkan akan lahir sebuah generasi yang kuat dan tangguh, yang mampu membela kedaulatan bangsa Indonesia tercinta.

Menurut Menkes, Indonesia memiliki cita-cita yang sangat luhur dan mulia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berangkat dari cita-cita itu, Depkes sejak tahun 2004-2009 mempunyai visi memandirikan masyarakat untuk hidup sehat dan misi untuk membuat rakyat sehat. Apabila rakyat sehat, maka negara akan kuat.

Selain itu, Depkes juga memiliki 4 strategi utama yaitu memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, meningkatkan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan, ujar Menkes.

Untuk mencapai visi dan misi, Depkes mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi yaitu, pro rakyat, bertindak cepat dan tepat, bekerja dengan team work yang solid, bekerja dengan integritas yang tinggi, dan bekerja dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kerja keras, nilai-nilai dan visi serta misi tersebut, Depkes dapat mencapai target-target yang ditentukan oleh Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono.

Target-target yang telah dicapai Depkes antara lain penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2004, menjadi 228 per 100.000 KH tahun 2007, sedangkan target pada tahun 2009 adalah 226 per 100.000 KH. Menurunkan angka kematian bayi (AKB) dari 35 per 1000 KH pada tahun 2004 menjadi 26 per 1000 KH tahun 2007, sesuai target. Target penurunan prevalensi gizi kurang pada balita sesuai Millenium Development Goals (MDG) tahun 2015 yaitu 20%, pada tahun 2007 Indonesia sudah mencapai 18,4%. Begitu pula Umur Harapan Hidup saat ini 70,5 tahun, dengan target tahun 2009 adalah 70,6 tahun, tambah Menkes.

Menkes menambahkan, empat dari seluruh tujuan MDG itu adalah tugas Depkes yaitu menurunkan kematian bayi dan anak, kematian ibu melahirkan, menghentikan penyebaran HIV/AIDS, dan menyediakan ketersediaan air dan sanitasi. Dari keempat tujuan MDG tersebut, Indonesia telah mencapai hasil yang sangat menggembirakan.

Menkes diakhir sambutannya mengingatkan agar forum pelajar ini jangan terlepas dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Kegiatan dan prestasi apapun yang akan dicapai haruslah berguna bagi negara khususnya kesejahteraan masyarakat.

Dari 10 pertanyaan dalam dialog tersebut, antara lain mengenai program Jamkesmas yang disampaikan oleh Teguh Purnomo dari pondok pesantren Muhammadiyah Garut. Menanggapi hal itu, Menkes menegaskan bahwa program Jamkesmas belum pernah ada selama Indonesia merdeka. Ini adalah program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin, agak miskin, dan sangat miskin yang berada di desa-desa di seluruh Indonesia. Jumlah rakyat miskin di Indonesia yang berhak mendapat Jamkesmas adalah 76,4 juta jiwa yang tersebar di desa-desa bukan Kabupaten/Kota. Sedangkan Jamkesmas yang belum terealisasikan dengan baik, menurut Menkes berkaitan dengan distribusi atau pendataan kartu Jamkesmas. Yang berhak mendapat kartu Jamkesmas adalah rakyat miskin yang telah didata oleh RT/RW setempat dan disahkan oleh Bupati/Walikota. Apabila masih ada rakyat miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas, maka terjadi kesalahan dalam pendataan di Kabupaten/Kota.

Pertanyaan lain yang disampaikan oleh Safitri Amanda Putri dari SMK Keperawatan Bina Medika Jakarta Pusat, mengenai flu babi dan penyebarannya, Menkes menjelaskan bahwa penyakit flu babi tidak ada hubungannya dengan hewan babi dan lebih banyak mengandung unsur politik dunia. Menkes juga menganjurkan agar membaca buku karangannya ”Saatnya Dunia Berubah”, karena didalamnya diceritakan perjuangan Menkes terhadap ketidakadilan dunia yang merugikan negara-negara berkembang dan negara miskin, terutama dalam kasus flu burung yang melanda Indonesia. Persediaan tamiflu yang dibutuhkan untuk pasien flu burung tidak ada di pasaran karena sudah dibeli oleh negara-negara kaya yang justru tidak mempunyai kasus flu burung. Namun ketidakadilan itu sudah terbongkar berkat perjuangan keras dan berani Menkes di hadapan sidang World Health Assembly (WHA).

Oleh karena itu Menkes mengharapkan agar pemuda Indonesia jangan merasa minder dan takut dengan orang asing, karena orang Indonesia pun tidak kalah cerdas dan pintar dengan asing.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes

Untuk Cegah Flu Babi : Penumpang Wajib Kenakan Masker

Untuk mencegah penularan Influenza A H1N1 (flu babi) di Indonesia, Pemerintah mewajibkan semua penumpang dari negara terjangkit mengenakan masker setibanya di terminal kedatangan luar negeri. Mereka juga diwajibkan melewati thermo scanner (alat pemindai suhu tubuh) sebelum keluar dari bandara. ”Kalau sebelumnya masih banyak penumpang mem-by pass dari thermo scanner, sekarang tidak boleh lagi”, ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Ir. Aburizal Bakrie yang didampingi Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) saat jumpa pers usai memimpin Rakor Kesra di Jakarta tanggal 29 Juni 2009.


Kebijakan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat yang dipimpin Menko Kesra Ir. Aburizal Bakrie dan dihadiri Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K), Menteri Perhubungan, Ir. Jusman Syafii Djamal, Wakil dari Menlu, Menkeu diwakili Dirjen Anggaran, Depdagri diwakili Dirjen Pemerintahan Umum, Depdiknas diwakili Dirjen Dikti, Ketua Pelaksana Harian Komnas Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (FBPI) Dr. Bayu Krisnamurthi, Dirut PT Angkasa Pura I dan II, serta Kepala Administratur Bandara Soekarno Hatta Cengkareng.
Menko Kesra menambahkan, Pemerintah berupaya mencegah terjadinya penularan influenza A H1N1 antar manusia di Indonesia setelah ditemukannya 8 orang positif karena tertular dari luar negeri. ”Kami memutuskan untuk memonitor, melaporkan dan mengkoordinasi penanggulangan influenza A H1N1 dan mendukung proses penanganan yang dilakukan Menkes dan jajarannya seperti pembentukan Posko Depkes untuk menangani masalah ini”, ujar Aburizal Bakrie.

Menurut Menko Kesra, dalam Rakor juga membahas persiapan-persiapan yang diperlukan untuk menghadapi beberapa event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Agustus 2009 seperti Konferensi Internasional AIDS di Bali dan Sail Bunaken di Manado.

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari yang diberi kesempatan menjelaskan penanganan kasus flu babi di Indonesia oleh Menko Kesra menyatakan, saat ini jumlah kasus positif Influenza A H1N1 berjumlah 8 orang. Mereka terdiri dari 4 orang warga negara Indonesia, 3 orang warga negara Australia dan 1 orang warga negara Inggris yang berdomisili di Australia. Kesemuanya tertular dari Australia dan Singapura, jadi merupakan kasus impor.

Dari 8 orang tersebut, 1 orang sudah sembuh dan boleh pulang, sedang 7 orang lainnya masih dirawat di RS yakni 4 orang di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta, dan 3 orang WN Australia dirawat di RS Sanglah Denpasar, Bali.

“Berkat upaya-upaya yang dilakukan Depkes dan jajaran kesehatan di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan lintas sektor terkait, alhamdulillah belum terjadi penularan antar manusia di Indonesia”, ujar Dr. Siti Fadilah Supari.

Untuk mencegah penularan virus yang kemungkinan terbawa para pendatang dari negara terjangkit mereka diwajibkan mengenakan masker sebelum keluar dari bandara. Masker akan disediakan oleh pemerintah dan harus dikenakan selama 3 hari, sesuai dengan masa inkubasi penyakit ini yaitu 3 – 7 hari, ujar Menkes.

Sejak WHO menetapkan flu babi sebagai public health emergency international concern (PHEIC) tanggal 25 April 2008, Depkes telah menetapkan 6 langkah antisipasi yaitu : 1. Penguatan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang dilakukan dengan pemasangan thermo scanner, pemberian health alert card, penyiapan alat pelindung diri (APD) dan lain-lain. 2. Logistik terutama penyediaan obat tamiflu dan pendistribusian sampai ke Puskesmas. 3. Penyiapan 100 rumah sakit rujukan, obat, APD, keteresdiaan ruang isolasi dll. 4. Penguatan surveilans epidemiologi yang dilakukan dengan mengintensifkan surveilans ILI di 20 Puskesmas, surveilans SARI di 15 RS sentinel dll. 5. Penguatan laboratorium dengan mengintensifkan laboratorium regional dan pemenuhan reagensia. 6. Komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran komunikasi yang ada.

Menkes menegaskan, Influenza A H1N1 ditularkan melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita. Saat ini sebagian besar penyakit adalah ringan dan sembuh dengan baik.

Menkes menghimbau masyarakat untuk senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan mengeringkan dengan tisue atau lap bersih. Melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar. Apabila sakit dengan gejala Influenza supaya mengenakan masker dan tidak berdekatan dengan anggota keluarga yang lain dan segera menghubungi petugas kesehatan. Menghindari bepergian apabila sakit dan berhati-hati bila berkunjung ke luar negeri.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes

Enam Kasus Baru Influenza A H1N1

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) menjelaskan, saat ini, Indonesia merawat enam kasus baru positif Influenza A H1N1. Keenam kasus tersebut merupakan kasus impor, artinya mereka tertular dari luar negeri.


Mereka itu adalah GC (L, 12 tahun), MT (P, 14 tahun) dan JA (L, 10 tahun) ketiganya Warga Negara Australia dan kedatangannya ke Bali dalam satu pesawat. Saat ini kondisinya membaik dan dirawat di RSUP Sanglah Denpasar. Kasus ke-4 dan 5 adalah kakak beradik WNI bernama Ag (P, 18 th) dan TP (L, 19 th), sebelum sakit melakukan perjalanan ke Singapura. Kasus ke-6, AM (P, 22 th) juga WNI, sebelum sakit bepergian ke Australia. Ketiganya dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso (RSPI SS) Jakarta dan kondisinya membaik.

Hal itu disampaikan Menkes kepada para wartawan dalam dan luar negeri di kediaman Jl. Denpasar Raya No. 14 Jakarta, hari Minggu, 28 Juni 2009.

Dalam jumpa pers yang didampingi Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen P2PL, Prof. dr. Agus Purwadianto, SH, Kepala Badan Litbangkes dan dipandu dr. Lily Sulistyowati, Kepala Pusat Komunikasi Publik, Menkes menegaskan bahwa sampai saat ini di Indonesia sudah terdapat 8 kasus positif Influenza A H1N1 ( 4 orang WN Asing dan 4 orang WNI ), namun semuanya merupakan kasus impor. Dari 8 kasus positif, satu orang dinyatakan sembuh dan sudah pulang yaitu BM (W, 22 tahun) WN Inggris. Sampai saat ini belum terjadi penularan antar manusia di Indonesia, ujar Menkes.

Menkes menambahkan, selain merawat kasus positif, Depkes juga telah memeriksa 47 orang yang kontak dengan penderita maupun yang habis bepergian dari negara terjangkit, tetapi semuanya negatif.

Indonesia sudah siap menanggulangi Influenza A (H1N1). Untuk itu, Departemen Kesehatan telah menetapkan langkah-langkah mengatasi penyakit yang sudah merebak di 105 negara di dunia, dengan:

1. Meningkatkan kewaspadaan di seluruh jajaran kesehatan serta mengirimkan Surat Edaran baru dari Menkes dan Dirjen P2PL yang menyatakan adanya kasus influenza H1N1 baru di Bali dan Jakarta
2. Meningkatkan aktivitas semua fasilitas kesehatan di RS, KKP, Laboratorium dan sarana kesehatan lainnya
3. Meningkatkan kesiapan logistik serta kemampuan SDM
4. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (Jumpa Pers, Iklan Layanan Masyarakat, Talkshow di Radio dan Televisi, Poster dan Leaflet)
5. Masyarakat dapat menghubungi Posko Kejadian Luar Biasa (KLB) : Telp. 021 4257125; Fax : 021 42877588 ; Email : poskoklbp2pl@yahoo.com ; Call Center : 021 30413700; Website Depkes : www.depkes.go.id dan www.penyakitmenular.info

Dalam kesempatan tersebut, Menkes menegaskan kembali bahwa Influenza A Baru (H1N1) ditularkan melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita. Saat ini sebagian besar penyakit adalah ringan dan sembuh dengan baik.

Menkes menghimbau masyarakat untuk senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan mengeringkan dengan tisue atau lap bersih. Melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar. Apabila sakit dengan gejala Influenza supaya mengenakan masker dan tidak berdekatan dengan anggota keluarga yang lain dan segera menghubungi petugas kesehatan. Menghindari bepergian apabila sakit dan berhati-hati bila berkunjung ke luar negeri.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes

Menkes bertemu fans clubnya malam ini

Malam ini, bertempat di Galeri Resto & Cafe, Taman Ismail Marzuki, SFS Fans Club akan menggelar acara Pertemuan Ketiga SFS Fans Club dan Launching Buku Siti Fadilah Supari: Berkiblat Kata Hati, Menggeser Tapal Batas Dunia (2009) yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI. Persiapan acara yang rencananya akan dimulai pada pukul 18.30 WIB tersebut sudah maksimal.

“Persentase persiapan acara Pertemuan Ketiga SFS Fans Club dan Launching Buku Siti Fadilah Supari: Berkiblat Kata Hati, Menggeser Tapal Batas Dunia (2009) sudah 99%. Tinggal pelaksanaannya saja. Pelbagai atribut acara seperti kaos SFS Fans Club sudah siap diberikan secara gratis kepada fans Siti Fadilah Supari yang hadir dalam acara malam ini. Begitu juga dengan para pembicara yang sudah menyatakan siap untuk mengisi acara,” tutur Koordinator Nasional SFS Fans Club Wahyu A. Maryono.

Wahyu menambahkan, awalnya peserta acara ini hanya dibatasi 40 orang saja. Namun, karena begitu antusiasnya para fans Siti Fadilah Supari, maka kami memutuskan untuk memperbanyak jumlah peserta hingga 150 orang. “Bayangkan saja, sampai pukul 14.00 WIB, peserta yang mendaftarkan dirinya di facebook dan memaksakan diri untuk hadir sudah mencapai 344 orang. Jumlah peserta ini belum termasuk yang mendaftarkan diri via email,” tukas Wahyu.

(Profil SFS FC)Siti Fadilah Supari Fans Club

Menkes: China Sudah Minta Maaf

Menkes, Siti Fadilah Supari memberikan keterangan terkait kasus flu babi (ANTARA/Prasetyo Utomo)

VIVAnews - Dua warga negara Indonesia diduga positif terinfeksi virus influenza H1N1 atau flu babi, saat sedang melakukan pelatihan penanganan virus itu di China. Kedutaan Besar China untuk Indonesia pun akhirnya meminta maaf.

"Dubes China sudah minta maaf," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Kamis, 25 Juni 2009.

Menurut Siti Fadilah, permintaan maaf datang karena pelatihan penanganan virus flu babi itu atas undangan pemerintah China. Akhirnya, Departemen Kesehatan mengirimkan dua orang untuk mengikuti pelatihan itu.

"Training ini undangan dari China untuk belajar menangan virus H1N1. Mereka training di dalam laboratorium," ujar menteri ahli jantung ini.

Seperti dikutip situs Departemen Kesehatan, Kamis 25 Juni 2009, pegawai Departemen Kesehatan itu diduga terpapar virus flu babi saat pelatihan Influenza A H1N1 di Beijing, China.

Penderita lainnya adalah WA, 37 tahun. Pria yang berprofesi sebagai pilot itu mendapat perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso sejak 19 Juni.

Sedangkan empat lainnya merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Tiga orang di antaranya berdomisili di Singapura dan seorang lainnya berdomisili di Australia.
ismoko.widjaya@vivanews.com

Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Bersih

Jakarta, Pada kesempatan acara Peluncuran Buku "Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Bersih" karya Dr. H. Ahmad Sumargono, Menteri Kesehatan RI. Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) yang juga sebagai Keynote Speaker pada acara peluncuran buku tersebut menyampaikan testimoni tentang pelaksaan birokrasi di Departemen Kesehatan yang kini dipimpinnya.

Buku ini memberikan kesan mendalam pada diri saya, karena andaikan terbit lebih awal, akan sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas saya.

Pada saat baru menjabat sebagai Menteri Kesehatan 4,5 tahun yang lalu banyak permasalahan yang dikaitkan dengan mind-set birokrasi lama harus saya hadapi. Pada saat itu citra birokrasi di departemen yang saya pimpin sangat buruk. Saya merasa diterjunkan di hutan belantara. Saya berusaha untuk menegrti apa itu birokrasi namun tetap tidak mengerti. Saya hanya tahu bahwa saya diangkat menjadi menteri adalah bekerja untuk rakyat. Apa yang harus saya lakukan agar bisa memberikan sesuatu perbaikan kondisi rakyat saya di bidang kesehatan.

Namun demikian saya mencoba mengatasinya dengan berbagai upaya, bahkan akhirnya melahirkan berbagai terobosan dalam pembangunan kesehatan. Hal pertama yang saya lakukan adalah merubah mind-set para birokrat, dengan menentukan visi dan misi yang jelas dan operasional, dan harus mempunyai tata nilai dalam melakukan tugasnya. 

Tata nilai itu terdiri dari 5 unsur : 

1. pro rakyat, 
2. bertindak cepat dan tepat, 
3. dalam team work yang solid, 
4. integritas tinggi, 
5. akuntabel

Mind-set penguasa, saya ubah menjadi mind-set pelayan masyarakat. Mind-set birokrasi yang tumpang tindih antar unit menjadi birokrasi yang terintegrasi. Kemudian merubah strukrur organisasi departemen agar sesuai dengan arah tujuan pembangunan kesehatan yang kami lakukan. Dengan hati dan semangat bekerja untuk rakyat kami menelorkan kebijakan-kebijakan yang ternyata melawan arus birokrasi neoliberal. Antara lain:

1. Merubah sistem birokrasi perumahsakitan, status Perjan yang seharusnya berubah menjadi Perum, PT, saya perjuangkan sehingga mendapatkan PPBLU (menurut saya lebih sesuai dengan konstitusi UUD 1945). Hal ini sangat berlawanan dengan kebijakan neolib yang lebih cenderung privatisasi rumah sakit.
2. Membuat jaminan kesehatan masyarakat, yaitu memberikan pelayanan gratis bagi kaum miskin dan tidak mampu sebanyak 76,4 juta rakyat. Bukan sistem asuransi tetapi Jamkesmas ini adalah bukti dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak rakyat untuk sehat sesuai dengan konstitusi UUD 1945.
3. Regulasi harga obat-obatan dan alat kesehatan. Dimana beberapa tahun bangsa ini tidak pernah mampu mengendalikan harga obat tetapi sekarang harga obat diatur oleh Menkes. Selain itu Menkes juga mengatur birokrasi registrasi obat import sehingga bila perusahaan asing akan berdagang obat di Indonesia harus membuat pabrik di Indonesia agar rakyat merasakan benefit sharing secara langsung dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan lain-lain (Kepmenkes 1010).
4. Desa siaga yang memberdayakan rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dari emergensi kesehatan yang disebabkan oleh bencana alam maupun penyakit. Desa siaga ini mengatsi kebekuan informasi emergensi dari daerah ke pusat yang terganggu dengan birokrasi desentralisasi.
5. Pemberdayaan masyarakat: Pokestren, Posyandu, DKR. Dewan Kesehatan Rakyat ini suatu organisasi masyarakat yang dibina oleh Menkes dengan tujuan untuk memastikan program depkes efektif sampai ke masyarakat.
6. Mereformasi sistem yang neoliberal di WHO menjadi sistem baru yang adil, transparan dan equity.
   

Tanpa terasa semua kebijakan yang lahir dari birokrasi di departemen kami melawan arus birokrasi neoliberal yang sudah berkibar sejak sepuluh tahun lalu.
Untuk dapat melaksanakan tertib administrasi dalam keuangan Negara Depkes telah bekerjasama dengan BPK, hasilnya pada APBN Tahun 2008 Depkes dinyatakan sudah meningkat dari status disclaimer menjadi WDP (Wajar Dengan Persyaratan).

Dalam pemberantasan korupsi, Depkes adalah kementrian pertama yang diajak bekerja sama dengan KPK untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam upaya melaksanakan pelayanan yang mementingkan atau berorientasi pada konsumen, dalam waktu dekat, akan diresmikan pelayanan perijinan satu atap.

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Sumargono di halaman 272, peningkatan kesejahteraan, kualitas dan efektifitas SDM harus menjadi perhatian dalam reformasi birokrasi.
Saya sedang berusaha keras agar Depkes pada tahun 2009 ini seluruh pegawainya sudah menerapkan penggajian pegawai dengan sistem remunerasi.

Pengalaman saya yang sangat berharga dalam hidup saya ternyata saya temukan di dalam buku Bpk Ahmad Sumargono sebagai suatu solusi strategi yang jitu di dalam reformasi birokrasi . Buku ini sangat berguna dibaca oleh semua pelaku birokrasi di Indonesia. Usul dan saran yang dapat kita petik dari buku ini sungguh sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua.

Dalam penutupnya, Menteri Kesehatan Ibu Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K) menyatakan bahwa “Bila seorang penguasa menggunakan nuraninya berpihak kepada rakyat dan berani merubah tata cera bekerja yang seadanya menjadi tata cara bekerja yang sistematis maka berarti dia sedang mereformasi birokrasi di sekitarnya”.

sumber (ahmadsumargono.net)

Jangan Takut Protes Kinerja Layanan Publik

Jangan Takut Protes Kinerja Layanan Publik

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 lalu, DPR RI telah mengesahkan UU tentang Pelayanan Publik. UU ini memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara penuh bagi masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mengadukan kinerja pelayanan publik.

Sasarannya bukan hanya instansi pemerintah tapi kalangan swasta pun dapat menjadi obyek pengaduan masyarakat. Tentu saja swasta yang bergerak pada bidang pelayanan publik, misalnya rumah sakit, lembaga pendidikan, perusahaan transportasi, perbankan dan lain-lain.

Pengesahan UU Pelayanan Publik yang saat itu sidang parpurnanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, bisa menjadi pintu masuk secara legal bagi mereka yang menjadi korban buruknya kinerja pelayanan publik. Ibu Prita Mulyasari yang sekarang kasusnya sedang memberatkan dan tidak berpihak kepadanya, bisa menjadikan Pasal 5 dan 35 dalam UU Pelayanan Publik yang menyebutkan tentang ruang lingkup pelayanan publik dan hak pengawasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik.

Sudah saatnya masyarakat berani memprotes dan mengadukan kasus buruknya kinerja layanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan : ‘’Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.’’

Soal kemana pengaduan itu diarahkan? Pasal 40 ayat (1) sudah memberikan kanalisasinya, yaitu; ‘’Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Contoh peran serta masyarakat dalam memantau kinerja layanan publik adalah Siti Fadilah Supari Fans Club (SFS FC) yang secara aktif memberikan masukan langsung kepada menteri kesehatan sebagai pimpinan lembaga penyelenggara layanan publik kesehatan. Pertemuan berkala antara SFS FC dengan Menkes yang informal terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pertemuan resmi seperti hearing atau semacamnya.

RUU Pelayanan Publik menyediakan akses yang luar biasa dan memberikan jaminan hukum bagi mereka yang ingin meningkatkan kinerja layanan publik.

Depkes Masuk ke Pesantren

Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada hari Kamis, 4 Juni 2009 meresmikan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di Pondok Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Pada kesempatan itu Menkes juga secara simbolis meresmikan 8 Poskestren lainnya yang tersebar di berbagai Pondok Pesantren (Ponpes) binaan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), yaitu Ponpes Al-Mutawwa, Serang Banten, Ponpes Nurul Aini Cilandak, Ponpes Nurul Iman Bogor, Ponpes Baitul Amal Bandung, Ponpes Al-Kautsar Cirebon, Ponpes Al-Hidayah Banjar Baru, Kalsel, Ponpes Nurul Islam Samarinda, Kaltim, serta Ponpes Raudhatul Jannah, Sulsel.
Dalam sambutannya Menkes mengatakan Poskestren didirikan sebagai salah satu dari grand strategy Departemen Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hidup bersih dan sehat. Poskestren ini bertujuan untuk menjaga kesehatan siswa, pengajar dan pengelola pesantren. Disamping itu juga diharapkan agar pesantren mempunyai peran yang penting didalam menjaga kesehatan masyarakat diwilayahnya masing-masing.

Menkes berharap agar Poskestren bisa melayani semua santri/santriwati dan masyarakat sekitarnya tanpa membedakan apapun juga, karena kesehatan adalah hal yang sangat universal dan mendasar bagi kemanusiaan. Maka didalam melayani orang yang sakit dan orang yang susah jangan dibeda-bedakan. Menkes mengharapkan agar jangan sampai ada lagi terdengar berita pasien miskin ditolak untuk berobat oleh pihak rumah sakit dengan alasan apapun juga, terlebih lagi oleh rumah sakit pemerintah.

Menkes juga berpesan kepada aparat pemerintah Lampung, khususnya Bupati Lampung Selatan agar menjaga dengan baik program Jamkesmas yang diluncurkan oleh Depkes. Serta terus mendorong untuk terwujudnya Jamkesmasda di Lampung karena kesehatan merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Menkes bahwa tahun 2009 ini Depkes telah menyetujui untuk mendirikan 30 Poskestren lagi dari total 63 Poskestren yang diajukan oleh LDII, disamping 19 Poskestren yang sudah disetujui sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan perhatian pemerintah, dalam hal ini melalui Depkes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu atau berada di daerah yang minim fasilitas kesehatannya.

Hadir pula dalam acara tersebut adalah perwakilan dari Gubernur Lampung, Bupati Lampung Selatan, perwakilan dari DPRD Lampung, perwakilan dari Kapuskabangkes Depkes, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Ketua Umum DPP LDII, serta para ulama dan tokoh masyarakat lainnya.

Menkes Resmikan Pos Kesehatan Pesantren

Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) pada hari Kamis, 4 Juni 2009 meresmikan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di Pondok Pesantren Nurul Huda, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Pada kesempatan itu Menkes juga secara simbolis meresmikan 8 Poskestren lainnya yang tersebar di berbagai Pondok Pesantren (Ponpes) binaan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), yaitu Ponpes Al-Mutawwa, Serang Banten, Ponpes Nurul Aini Cilandak, Ponpes Nurul Iman Bogor, Ponpes Baitul Amal Bandung, Ponpes Al-Kautsar Cirebon, Ponpes Al-Hidayah Banjar Baru, Kalsel, Ponpes Nurul Islam Samarinda, Kaltim, serta Ponpes Raudhatul Jannah, Sulsel.
Dalam sambutannya Menkes mengatakan Poskestren didirikan sebagai salah satu dari grand strategy Departemen Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hidup bersih dan sehat. Poskestren ini bertujuan untuk menjaga kesehatan siswa, pengajar dan pengelola pesantren. Disamping itu juga diharapkan agar pesantren mempunyai peran yang penting didalam menjaga kesehatan masyarakat diwilayahnya masing-masing.

Menkes berharap agar Poskestren bisa melayani semua santri/santriwati dan masyarakat sekitarnya tanpa membedakan apapun juga, karena kesehatan adalah hal yang sangat universal dan mendasar bagi kemanusiaan. Maka didalam melayani orang yang sakit dan orang yang susah jangan dibeda-bedakan. Menkes mengharapkan agar jangan sampai ada lagi terdengar berita pasien miskin ditolak untuk berobat oleh pihak rumah sakit dengan alasan apapun juga, terlebih lagi oleh rumah sakit pemerintah.

Menkes juga berpesan kepada aparat pemerintah Lampung, khususnya Bupati Lampung Selatan agar menjaga dengan baik program Jamkesmas yang diluncurkan oleh Depkes. Serta terus mendorong untuk terwujudnya Jamkesmasda di Lampung karena kesehatan merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Menkes bahwa tahun 2009 ini Depkes telah menyetujui untuk mendirikan 30 Poskestren lagi dari total 63 Poskestren yang diajukan oleh LDII, disamping 19 Poskestren yang sudah disetujui sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan perhatian pemerintah, dalam hal ini melalui Depkes untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu atau berada di daerah yang minim fasilitas kesehatannya.

Hadir pula dalam acara tersebut adalah perwakilan dari Gubernur Lampung, Bupati Lampung Selatan, perwakilan dari DPRD Lampung, perwakilan dari Kapuskabangkes Depkes, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Ketua Umum DPP LDII, serta para ulama dan tokoh masyarakat lainnya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau e-mail puskom.depkes@gmail.com dan puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes

Meledaknya Tambang Batubara Rakyat di Kab. Sijunjung

Perkembangan permasalahan kesehatan akibat meledaknya tambang batubara rakyat di Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat serta upaya penanggulangannya. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dan PPK Sub Regional Sumatera Barat tanggal 20 Juni 2009 sampai pukul 15.00 WIB sebagai berikut :

1. Pokok permasalahan : Pada tanggal 16 Juni 2009 sekitar pukul 10.00 WIB telah terjadi ledakan di tambang batubara rakyat di Kanagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.


2. Permasalahan Kesehatan : Kejadian tersebut mengakibatkan :



• Korban meninggal sebanyak 33 orang


• Korban yang menjalani rawat inap sebanyak 11 orang, dengan rincian sebanyak 10 orang di RSUD Sawahlunto (5 orang diantaranya sudah pulang dan 1 orang di RSU dr. Djamil Padang. 




3. Upaya yang dilakukan :



• Evakuasi korban


• Memberikan pelayanan kesehatan


• Melakukan koordinasi dengan RS dr. Djamil Padang, RSU Solok dan tim Forensik Polda Provinsi Sumbar


• Melakukan pemantauan di lokasi bencana




4. Kesimpulan
   Saat ini permasalahan kesehatan masih dapat diatasi oleh jajaran kesehatan setempat. Pemantauan tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, PPK Sub Regional Sumatera Barat dan Pusat Penanggulanagn Krisis Depkes.

RUU Pelayanan Publik Akhirnya Disetujui

Jakarta, Kompas - Setelah pembahasan lebih dari 3 tahun, akhirnya Rancangan Undang-Undang mengenai Pelayanan Publik disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/6).

Rampungnya pembahasan RUU itu diyakini sebagai terobosan besar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjadi pintu masuk untuk reformasi birokrasi.

Sekalipun demikian, UU itu masih memberikan waktu paling lambat 2 tahun untuk penyesuaian semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, mesti ada peraturan pelaksanaan, yaitu setidaknya 5 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden yang mesti ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak UU itu diundangkan.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009, masa 6 bulan ini sangat krusial karena berada pada masa transisi pemerintahan.

Ketua Panitia Kerja RUU Sayuti Asyathri dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa siang, berharap agar pemerintah konsisten dan serius menyiapkan perangkat yang diperlukan, baik peraturan pelaksanaan, ketersediaan anggaran, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jangan sekadar jargon

Secara terpisah, pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan, reformasi birokrasi jangan sekadar menjadi jargon yang hanya menyenangkan rakyat. Pasalnya, reformasi birokrasi hanyalah berhenti sebagai daftar keinginan dan bukan sebagai sebuah kerja besar untuk memperbaiki birokrasi.

Hal itu ia sampaikan dalam peluncuran buku Reformasi Birokrasi karya Ahmad Soemargono di Jakarta, Senin malam.

Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari yang menjadi pembicara kunci mengakui, saat ini birokrasi neolib telah menghambat proses keberpihakan kepada rakyat. ”Birokrasi neolib itu sudah ada sejak tahun 2002. Ketika itu, birokrasi bersama wakil rakyat dan kelompok ekonomi global telah mendorong kelahiran birokrasi neolib di Indonesia, bahkan dituangkan dalam amandemen UUD,” ujarnya.

Penguasa yang ada wajib menjalankan produk perubahan UUD, yang sesungguhnya sudah berubah dari produk UUD yang berpihak kepada rakyat menjadi UUD yang dominan dengan dominasi kekuatan asing. ”Birokrasi semacam itulah yang harus saya hadapi dan sering menyusahkan,” ujar Siti.

Menkes Laporkan Dua Kasus Influenza A H1N1

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) hari ini melaporkan dua kasus positif Influenza A H1N1. Keduanya merupakan kasus impor, artinya mereka tertular dari negara lain. Mereka itu adalah WA (Pria, 37 tahun) pekerjaan pilot. Sebelum sakit, WA pada tanggal 14 Juni terbang ke Perth, Australia dan kemudian tanggal 18 Juni pergi ke Hongkong. Pada tanggal 19 Juni, WA masuk RS Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso dengan keluhan demam. Kondisi kesehatan pasien membaik dan saat ini masih diisolasi di rumah sakit tersebut.


Kasus kedua adalah BM (Wanita, 22 tahun) warga negara Inggris tinggal Melbourne Australia. Ia berkunjung ke Bali tanggal 19 Juni. Tanggal 20 Juni merasa panas dan batuk. Kemudian berobat ke rumah sakit dengan membawa Health Alert Card yang didapat dari Bandara Ngurah Rai dan langsung dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar. Kondisi pasien saat ini baik dan masih diisolasi di rumah sakit tersebut.

Hal itu disampaikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) kepada para wartawan dalam dan luar negeri di Kantor Depkes Jakarta, 24 Juni 2009 berkaitan dengan ditemukannya dua kasus Influenza H1N1 di Jakarta dan Denpasar.

Dalam jumpa pers yang didampingi Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Dirjen P2PL, Prof. dr. Agus Purwadianto, SH, Kepala Badan Litbangkes dan dipandu dr. Lily Sulistyowati, Kepala Pusat Komunikasi Publik Menkes menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sudah siap dalam penanggulangan Influenza A (H1N1) baru ini.

Departemen Kesehatan telah menetapkan langkah-langkah untuk mengatasi penyakit yang sudah merebak di 99 negara di dunia, dengan :

1. a. Meningkatkan kewaspadaan di seluruh jajaran kesehatan serta mengirimkan Surat Edaran baru dari Menkes dan Dirjen P2PL yang menyatakan adanya kasus influenza H1N1 baru di Bali dan Jakarta
2. b. Meningkatkan aktivitas semua fasilitas kesehatan di RS, KKP, Laboratorium dan sarana kesehatan lainnya
3. c. Meningkatkan kesiapan logistik serta kemampuan SDM
4. d. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (Jumpa Pers, Iklan Layanan Masyarakat, Talkshow di Radio dan Televisi, Poster dan Leaflet)
5. e. Masyarakat dapat menghubungi Posko Kejadian Luar Biasa (KLB) : Telp. 021 4257125; Fax : 021 42877588 ; Email : poskoklbp2pl@yahoo.com ; Call Center : 021 30413700; Website Depkes : www.depkes.go.id dan www.penyakitmenular.info

Dalam kesempatan tersebut, Menkes menegaskan kembali bahwa Influenza A Baru (H1N1) ditularkan melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah bersentuhan dengan penderita. Saat ini sebagian besar penyakit adalah ringan dan sembuh dengan baik.

Menkes menghimbau masyarakat untuk senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan mengeringkan dengan tisue atau lap bersih. Melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar. Apabila sakit dengan gejala Influenza supaya mengenakan masker dan tidak berdekatan dengan anggota keluarga yang lain dan segera menghubungi petugas kesehatan. Menghindari bepergian apabila sakit.

Kasus Influenza A H1N1 juga dilaporkan oleh negara-negara yang berdekatan dengan Indonesia yaitu Australia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Papua New Guinea dan Vietnam. Sampai dengan 24 Juni, telah dilaporkan oleh 99 negara dengan jumlah penderita seluruhnya 52.160 orang dengan 231 kematian dengan angka kematian 0,4%.

Selain dua kasus positif influenza A H1N1, Menkes juga menerima laporan adanya 4 WNI juga positif. Setelah berkoordinasi, keempat pasien tersebut tidak tinggal di Indonesia melainkan tiga orang berdomisili di Singapura dan 1 lagi berdomisili di Australia. Selain keempat orang itu, adalagi seorang pegawai Depkes yang sedang mengikuti pelatihan Influenza A H1N1 di Beijing diduga terkena flu babi dan seorang lagi di Makao.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes

Menkes: Keputusan Vaksin Meningitis Wewenang MUI

Keputusan tentang haram atau halalnya suatu produk termasuk vaksin meningitis yang digunakan para jemaah calon haji, umrah dan pekerja musiman adalah kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keputusan pemberian imunisasi meningitis bagi calon haji, umrah dan pekerja musiman bukan kemauan/keputusan Departemen Kesehatan, melainkan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan setiap orang yang akan haji, umrah maupun yang akan bekerja di sana disuntik vaksin meningitis.


Hal itu disampaikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) usai bersilaturahmi dengan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta 16 Juni 2009.
Sekretaris Umum MUI Drs. H. M. Ichwan Sam yang mendampingi Menkes kepada wartawan menyatakan, dalam silaturahmi tersebut dari MUI hadir jajaran Pimpinan Harian, unsur Komisi Fatwa dan unsur Lembaga Pengkajian POM MUI.

Menurut Drs. H.M. Ichwan Sam, kedatangan Menkes ke MUI adalah untuk bersilaturahmi dan menyamakan persepsi tentang beberapa hal khususnya masalah vaksin meningitis yang diwajibkan oleh Pemerintah Saudi Arabia bagi seluruh jemaah calon haji dan umrah. Selain itu, antara Depkes dengan MUI sudah sejak lama bekerja sama dan akan terus berlanjut.

MUI akan menangani vaksin meningitis secara hati-hati, secara ikhtiar agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena hakekatnya baik MUI maupun Depkes memiliki tugas masing-masing dan sama-sama untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, ujar Drs. H.M Ichwan Sam.

Hal-hal yang berkaitan dengan vaksin meningitis, ujar H.M. Ichwan Sam, MUI masih akan mengadakan rapat untuk menentukan Fatwanya terhadap vaksin meningitis yang akan digunakan umat Islam pada musim haji yang akan datang. Mengapa MUI mengambil keputusan seperti itu, karena di dalam berfatwa prinsipnya perlu berhati-hati untuk menjaga umat dari kemungkinan menggunakan zat-zat yang haram. MUI sedang menunggu balasan surat dari Pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban pemberian vaksin meningitis.

Menjawab pertanyaan wartawan, Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) menegaskan ketentuan pemberian vaksin bagi calon jemaah haji dan umroh adalah dari Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengharuskan setiap orang yang akan menjalani ibadah haji dan umrah maupun pekerja musiman diberi suntikan vaksin meningitis. Kalau tidak disuntik, maka dia tidak akan mendapat visa, ujar Menkes.

Tentang fungsi vaksin meningitis, Menkes menegaskan, pemberian vaksin meningitis manfaatnya untuk mencegah jangan sampai tertular meningitis apabila ada salah satu atau beberapa jemaah yang bersama-sama melakukan ibadah haji menderita meningitis. Karena penyakit meningitis itu mematikan, ujar Menkes.

Tentang informasi bahwa Malaysia telah memproduksi vaksin meningitis yang bebas dari unsur porcein, Menkes Dr. Siti Fadilah telah mendapatkan informasi langsung dari salah seorang Direktur Lembaga Halal Malaysia ( Direktur Sijjil) Tn. Zainal Abidin Bin Jaffar yang menyatakan sampai saat ini Malaysia belum bisa memproduksi vaksin meningitis sendiri. Malaysia menggunakan vaksin yang sama dengan vaksin yang digunakan oleh Indonesia maupun negara-negara Islam lainnya.

Di waktu-waktu mendatang, Indonesia berupaya untuk dapat memproduksi vaksin meningitis sendiri. Karena Indonesia sudah berpengalaman memproduksi vaksin-vaksin untuk imunisasi dasar seperti BCG, DPT dan Polio bahkan vaksin tersebut sudah diekspor ke berbagai negara dan 35% kebutuhan vaksin dunia dipasok dari Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes

Siti Fadilah Supari bongkar konspirasi di WHO

Siti Fadilah Supari (SFS) berhasil menguak konspirasi AS dan badan kesehatan dunia itu dalam mengembangkan senjata biologi dari virus flu burung, Avian influenza (H5N1).

Setelah virus itu menyebar dan menghantui dunia, perusahaan-perusahaan dari negara maju memproduksi vaksin lalu dijual ke pasaran dengan harga mahal di negara berkembang, termasuk Indonesia. Fadilah menuangkannya dalam bukunya berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. (lihat kejahatan perang Amerika dalam PD II)

Selain dalam edisi Bahasa Indonesia, Siti juga meluncurkan buku yang sama dalam versi Bahasa Inggris dengan judul *It's Time for the World to Change*.

Konspirasi tersebut, kata Fadilah, dilakukan negara adikuasa dengan cara mencari kesempatan dalam kesempitan pada penyebaran virus flu burung. "Saya mengira mereka mencari keuntungan dari penyebaran flu burung dengan menjual vaksin ke negara kita," ujar Fadilah kepada Persda Network di
Jakarta, Kamis (21/2/2008).

Situs berita Australia, The Age, mengutip buku Fadilah dengan mengatakan, Pemerintah AS dan WHO berkonpirasi mengembangkan senjata biologi dari penyebaran virus avian H5N1 atau flu burung dengan memproduksi senjata biologi.

Karena itu pula, bukunya dalam versi bahasa Inggris menuai protes dari petinggi WHO. "Kegerahan itu saya tidak tanggapi. Kalau mereka gerah, monggo mawon. Betul apa nggak, mari kita buktikan. Kita bukan saja dibikin gerah, tetapi juga kelaparan dan kemiskinan. Negara-negara maju menidas kita, lewat WTO, lewat Freeport, dan lain-lain. Coba kalau tidak ada kita sudah kaya," ujarnya.

Fadilah mengatakan, edisi perdana bukunya dicetak masing-masing 1.000eksemplar untuk cetakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Total sebanyak 2.000 buku.

"Saat ini banyak yang meminta jadi dalam waktu dekat saya akan mencetak cetakan kedua dalam jumlah besar. Kalau cetakan pertama dicetak penerbitan kecil, tapi untuk rencana ini, saya sedang mencari bicarakan dengan penerbitan besar," katanya.

Selain mencetak ulang bukunya, perempuan kelahiran Solo, 6 November 1950, mengatakan telah menyiapkan buku jilid kedua. "Saya sedang menulis jilid kedua. Di dalam buku itu akan saya beberkan semua bagaimana pengalaman saya. Bagaimana saya mengirimkan 58 virus, tetapi saya dikirimkan virus yang sudah berubah dalam bentuk kelontongan.

Virus yang saya kirimkan dari Indonesia diubah-ubah Pemerintahan George Bush," ujar menteri kesehatan pertama Indonesia dari kalangan perempuan ini. Siti enggan berkomentar tentang permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memintanya menarik buku dari peredaran.

"Bukunya sudah habis. Yang versi bahasa Indonesia, sebagian, sekitar 500 buku saya bagi-bagikan gratis, sebagian lagi dijual ditoko buku. Yang bahasa Inggris dijual," katanya sembari mengatakan, tidak mungkin lagi menarik buku dari peredaran.

Pemerintah AS dikabarkan menjanjikan imbalan peralatan militer berupa senjata berat atau tank jika Pemerintah RI bersedia menarik buku setebal 182 halaman itu.

Mengubah Kebijakan

Apapun komentar pemerintah AS dan WHO, Fadilah sudah membikin sejarah dunia. Gara-gara protesnya terhadap perlakuan diskriminatif soal flu burung, AS dan WHO sampai-sampai mengubah kebijakan fundamentalnya yang sudah dipakai selama 50 tahun.

Perlawanan SFS dimulai sejak korban tewas flu burung mulai terjadi di Indonesia pada 2005. Majalah The Economist London menempatkan Fadilah sebagai tokoh pendobrak yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak flu burung. "Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus flu burung, yaitu transparansi, " tulis The Economist.

The Economist, seperti ditulis Asro Kamal Rokan di Republika, edisi pekan lalu, mengurai, Fadilah mulai curiga saat Indonesia juga terkena endemik flu burung 2005 silam. Ia kelabakan. Obat tamiflu harus ada. Namun aneh, obat tersebut justru diborong negara-negara kaya yang tak terkena kasus flu burung.

Di tengah upayanya mencari obat flu burung, dengan alasan penentuan diagnosis, WHO melalui WHO Collaborating Center (WHO CC) di Hongkong memerintahkannya untuk menyerahkan sampel spesimen. Mulanya, perintah itu diikuti SFS. Namun, ia juga meminta laboratorium litbangkes melakukan penelitian. Hasilnya ternyata sama. Tapi, mengapa WHO CC meminta sampel dikirim ke Hongkong?

Fadilah merasa ada suatu yang aneh. Ia terbayang korban flu burung di Vietnam. Sampel virus orang Vietnam yang telah meninggal itu diambil dan dikirim ke WHO CC untuk dilakukan risk assessment, diagnosis, dan kemudian dibuat bibit virus.

Dari bibit virus inilah dibuat vaksin. Dari sinilah, ia menemukan fakta, pembuat vaksin itu adalah perusahaan-perusaha an besar dari negara maju, negara kaya, yang tak terkena flu burung. Mereka mengambilnya dari Vietnam, negara korban, kemudian menjualnya ke seluruh dunia tanpa izin. Tanpa kompensasi.

Fadilah marah. Ia merasa kedaulatan, harga diri, hak, dan martabat negara-negara tak mampu telah dipermainkan atas dalih Global Influenza Surveilance Network (GISN) WHO. Badan ini sangat berkuasa dan telah menjalani praktik selama 50 tahun. Mereka telah memerintahkan lebih dari 110
negara untuk mengirim spesimen virus flu ke GISN tanpa bisa menolak.

Virus itu menjadi milik mereka, dan mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin.

Di saat keraguan atas WHO, SFS kembali menemukan fakta bahwa para ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO CC. Data itu, uniknya, disimpan di Los Alamos National Laboratoty di New Mexico, Amerika Serikat. Di sini, dari 15 grup peneliti hanya ada empat orang dari WHO, selebihnya tak diketahui. Los Alamos ternyata berada di bawah Kementerian Energi AS. Di lab inilah duhulu dirancang bom atom Hiroshima. Lalu untuk apa data itu, untuk vaksin atau senjata kimia?

SFS tak membiarkan situasi ini. Ia minta WHO membuka data itu. Data DNA virus H5N1 harus dibuka, tidak boleh hanya dikuasai kelompok tertentu. Ia berusaha keras. Dan, berhasil. Pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Ilmuwan dunia yang selama ini gagal mendobrak ketertutupan Los Alamos, memujinya.

Majalah The Economist menyebut peristiwa ini sebagai revolusi bagi transparansi. Tidak berhenti di situ. Siti Fadilah terus mengejar WHO CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia, yang konon telah ditempatkan di Bio Health Security, lembaga penelitian senjata biologi Pentagon.

Ini jelas tak mudah. Tapi, ia terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus yang adil, transparan, dan setara. Ia juga terus melawan dengan cara tidak lagi mau mengirim spesimen virus yang diminta WHO, selama mekanisme itu mengikuti GISN, yang imperialistik dan membahayakan dunia.

Dan, perlawanan itu tidak sia-sia. Meski SFS dikecam WHO dan dianggap menghambat penelitian, namun pada akhirnya dalam sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa Mei 2007, International Government Meeting (IGM) WHO di akhirnya menyetujui segala tuntutan Fadilah, yaitu sharing virus disetujui dan GISN dihapuskan. (dari berbagai sumber)

Menkes Koordinasikan Pencegahan dan Penanggulangan Influenza A H1N1

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) mengambil langkah cepat setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tanggal 11/6/2009 menaikkan status penyebaran penyakit influenza A H1N1 atau yang lebih populer disebut flu babi dari fase 5 ke fase 6. Menkes minta Gubernur seluruh Indonesia untuk meng-koordinasikan kegiatan-kegiatan institusi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Institusi Pusat di daerah, TNI dan Polri, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain sehingga mencapai hasil optimal dalam pencegahan dan penanggulangan Influenza A H1N1.


Menurut Menkes, peningkatan status dari fase 5 (adanya sinyal kuat pandemi) ke fase 6 (pandemi/wabah) menunjukkan betapa seriusnya masalah tersebut. Penyakit ini sangat mudah menular yaitu melalui kontak langsung dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin atau benda-benda yang pernah disentuh oleh penderita.
Sampai 11 Juni 2009 kasus ini telah dilaporkan 74 negara dengan jumlah penderita 28.774 orang. Dari jumlah itu 144 orang diantaranya meninggal dunia dengan angka kematian setengah persen.

Hal itu disampaikan Menkes kepada para wartawan di ruang VIP Bandara Juanda Surabaya tanggal 12 Juni 2009 usai melakukan kunjungan kerja dua hari ke Jember dan Probolinggo, Jawa Timur.

Sampai saat ini di Indonesia belum ada kasus influenza A H1N1. Namun demikian dengan dinyatakannya penyakit tersebut pada fase pandemi, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan dapat dilakukan dengan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, menutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk, mencuci tangan pakai sabun setelah beraktifitas dan segera memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala flu, ujar Menkes.

Melalui surat edaran No. 422/Menkes/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009, Menkes minta Gubernur mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah provinsi, Kabupaten/kota, UPT Pusat di daerah, TNI dan Polri maupun bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat guna menjalin kemitraan dan kebersamaan dalam menghadapi pandemi influenza A H1N1. Selain itu, melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan menggunakan media komunikasi yang ada guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat waspada, tidak panik dan mengerti cara-cara mencegah dan tindakan yang seharusnya dilakukan bila sakit dan dicurigai menderita influenza H1N1.

Pada hari yang sama, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Depkes Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama juga mengadakan pertemuan dengan para Kepala Dinas Kesehatan Prov, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia di Surabaya untuk mensosialisasikan peningkatan status Influenza A H1N1 dari fase 5 ke fase 6.

Menjawab pertanyaan wartawan, Menkes menegaskan cadangan obat oseltamivir untuk mencegah perkembangan virus flu burung yang juga dapat digunakan untuk influenza A H1N1 sangat cukup.

Upaya kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, ujar Menkes sudah dilakukan Depkes sejak kasus tersebut muncul pertama kali di Meksiko dan Amerika Serikat. Depkes telah menetapkan enam langkah kewaspadaan menghadapi pandemi influenza H1N1, yaitu pengamatan penyakit di terminal kedatangan internasional dengan memasang thermal scanner dan pemberian kartu Health Alert Card, meningkatkan surveilans penyakit serupa influenza (ILI) dan pneumonia di 100 sentinel, menyiapkan oseltamivir, dan menyiapkan 100 rumah sakit rujukan, menyiapkan laboratorium untuk pemeriksaan sampel dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas, ujar Menkes.

Menurut Menkes, upaya-upaya tersebut dilakukan agar masyarakat lebih meningkat kewaspadaannya terhadap penyakit Influenza A H1N1 dengan status pandemi. Penyakit ini menular antar manusia, walaupun angka kematiannya rendah.

Dalam kesempatan tersebut Menkes didampingi Prof. Tjandra Yoga Adhitama, Dirjen P2PL Depkes, dr. H. Kiemas M. Akib Rahman, Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik dan dr. Lily S. Sulistyowati, MM, Kepala Pusat Komunikasi Publik Depkes.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-52907416-9 dan 52921669, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.

Sumber: Depkes

Majelis Pakar Depkes Pastikan Vaksin Meningitis Halal

Posted from :informasihaji.com

Jakarta (MCH). Majelis Pakar Kesehatan Departemen Kesehatan RI telah menyatakan bahwa vaksin meningitis adalah halal dan tak ada kaitan dengan babi. Hal ini dikemukakakan oleh Menteri Kesehatan RI Dr. Fadhilah Supari saat berdialog dengan sekitar 1.000 ulama pesantren seluruh Indonesia di Pondok Pesantren Ashiddiqiyah, Kedoya, Sabtu, 13 Juni malam ini.

"Jadi, tidak ada unsur babi sama sekali. Hanya kalau diurut-urut ke atas memang ketemu dengan unsur babi," katanya menjawab pertanyaan seorang ulama asal Tangerang. "Ini ibarat orang menanam
mangga dan diberi pupuk kotoran anjing, lantas apakah mangga itu mengandung anjing, kan tidak? Ini sama juga dengan vaksin meningitis."

Menjawab keharusan vaksin bagi jemaah haji dan umrah, Fadhilah menjelaskan, bahwa keharusan vaksin meningitis itu adalah permintaan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sesuai saran Badan Kesehatan
Dunia (WHO). "Kami sendiri tidak mewajibkan," katanya. "Pernah saya bertanya kepada Menteri Kesehatan Arab Saudi tentang itu, namun jawabnya, ia tidak bisa menjawab."

Malangnya, kata Fadhilah, vaksin meningitis hanya dibuat di satu negara saja, yaitu negara adikuasa. (Musthafa Helmy)

Desa Siaga Siap Hadapi Pandemi

Posted from : kompas.com (dirilis oleh litbang.depkes.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia siaga menghadapi fase enam pandemi influenza A-H1N1 yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia. Selain meningkatkan pemeriksaan di semua pintu masuk, terutama bandara dan pelabuhan, pemerintah mengintensifkan surveilans dan deteksi kasus di tingkat pelayanan dasar sampai rujukan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan fase kedaruratan setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, fase 5 menjadi fase 6, karena telah terjadi peningkatan kasus sebanyak 2.441 orang dalam dua hari sejak Selasa (9/6). Selain itu juga dilaporkan 74 negara serta lebih dari 27.000 kasus terkonfirmasi kasus A-H1N1 2009.

Sebelumnya, influenza A-H1N1 pada fase 5
Hal ini ditandai dengan penularan antarmanusia yang menyebar setidaknya di dua negara di dalam satu kawasan WHO. Pada fase 6, itu berarti sedang terjadi pandemi di mana ada kejadian luar biasa influenza di negara lain di luar kawasan WHO di fase 5. WHO menekankan, peningkatan status pandemi itu tidak berarti virus H1N1 jadi lebih mematikan dan tidak berarti manusia lebih mudah menular.

Meski belum ada kasus terkonfirmasi H1N1 di Indonesia, Ketua Pelaksana Harian Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi, Jumat (12/6), dalam siaran persnya menyatakan, Indonesia siap menghadang.

Sesuai pedoman kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, Indonesia meningkatkan proses pemeriksaan di seluruh pintu masuk, khususnya bandara atau pelabuhan dengan tingkat kunjungan wisata tinggi dari negara tertular.

Koordinasi
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama menyatakan, tingkat kematian akibat virus A-H1N1 adalah 0,5 persen. Sebagai perbandingan, angka kematian demam berdarah adalah 0,8 persen dan angka kematian karena flu burung mencapai 80 persen.

Meski tingkat kematian rendah, kesiagaan menghadapi pandemi influenza A-H1N1 akan ditingkatkan. Pihaknya akan memeriksa ulang sejauh mana kesiapan menghadapi pandemi, termasuk kesiapan logistik, sumber daya manusia, fasilitas, dan kerja sama lintas sektor maupun lintas program. ''Kami sedang menghitung kebutuhan dengan beberapa skenario pandemi apakah ringan, sedang, atau berat,'' ujarnya.

Pemerintah akan menambah persediaan obat oseltamivir, alat pendeteksi suhu badan di bandara udara dan pelabuhan, serta bahan penunjang diagnostik. Selain koordinasi dengan jajaran dinas kesehatan, Depkes juga menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan, tata laksana kasus di rumah sakit, dan sosialisasi pencegahan penularan influenza A-H1N1.

Banyak informasi
Sesuai aturan internasional, Dirjen P2PL Depkes selaku Nasional Focal Point International Health Regulation (IHR) Indonesia juga makin banyak menerima informasi dari direktur jenderal CDC negara tetangga. ''Negara yang sudah memberikan informasi antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Selandia Baru,'' ujar Tjandra.

Mereka biasanya melaporkan adanya penumpang pesawat terbang yang berada dalam satu pesawat dengan kasus terkonfirmasi flu baru H1N1. Penumpang yang duduk tiga baris di depan, belakang, dan samping pasien influenza A-H1N1 akan dipantau ketat. Jika dalam kelompok itu ada penumpang yang meneruskan perjalanan ke Indonesia, hal tersebut akan diinformasikan Nasional Focal Point IHR negara tetangga ke Indonesia.

Jumlah penumpang yang masuk di Indonesia dan dipantau kondisi kesehatannya berdasarkan informasi dari dirjen pengendalian penyakit sejumlah negara yang diterima Indonesia mencapai 71 orang. Informasi itu lalu ditindaklanjuti kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan melacak tempat orang itu menginap karena sebagian adalah turis asing. (EVY)

Desa Siaga Siap Hadapi Pandemi

Posted from : kompas.com (dirilis oleh litbang.depkes.go.id)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia siaga menghadapi fase enam pandemi influenza A-H1N1 yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia. Selain meningkatkan pemeriksaan di semua pintu masuk, terutama bandara dan pelabuhan, pemerintah mengintensifkan surveilans dan deteksi kasus di tingkat pelayanan dasar sampai rujukan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan fase kedaruratan setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, fase 5 menjadi fase 6, karena telah terjadi peningkatan kasus sebanyak 2.441 orang dalam dua hari sejak Selasa (9/6). Selain itu juga dilaporkan 74 negara serta lebih dari 27.000 kasus terkonfirmasi kasus A-H1N1 2009.

Sebelumnya, influenza A-H1N1 pada fase 5
Hal ini ditandai dengan penularan antarmanusia yang menyebar setidaknya di dua negara di dalam satu kawasan WHO. Pada fase 6, itu berarti sedang terjadi pandemi di mana ada kejadian luar biasa influenza di negara lain di luar kawasan WHO di fase 5. WHO menekankan, peningkatan status pandemi itu tidak berarti virus H1N1 jadi lebih mematikan dan tidak berarti manusia lebih mudah menular.

Meski belum ada kasus terkonfirmasi H1N1 di Indonesia, Ketua Pelaksana Harian Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi, Jumat (12/6), dalam siaran persnya menyatakan, Indonesia siap menghadang.

Sesuai pedoman kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, Indonesia meningkatkan proses pemeriksaan di seluruh pintu masuk, khususnya bandara atau pelabuhan dengan tingkat kunjungan wisata tinggi dari negara tertular.

Koordinasi
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama menyatakan, tingkat kematian akibat virus A-H1N1 adalah 0,5 persen. Sebagai perbandingan, angka kematian demam berdarah adalah 0,8 persen dan angka kematian karena flu burung mencapai 80 persen.

Meski tingkat kematian rendah, kesiagaan menghadapi pandemi influenza A-H1N1 akan ditingkatkan. Pihaknya akan memeriksa ulang sejauh mana kesiapan menghadapi pandemi, termasuk kesiapan logistik, sumber daya manusia, fasilitas, dan kerja sama lintas sektor maupun lintas program. ''Kami sedang menghitung kebutuhan dengan beberapa skenario pandemi apakah ringan, sedang, atau berat,'' ujarnya.

Pemerintah akan menambah persediaan obat oseltamivir, alat pendeteksi suhu badan di bandara udara dan pelabuhan, serta bahan penunjang diagnostik. Selain koordinasi dengan jajaran dinas kesehatan, Depkes juga menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan, tata laksana kasus di rumah sakit, dan sosialisasi pencegahan penularan influenza A-H1N1.

Banyak informasi
Sesuai aturan internasional, Dirjen P2PL Depkes selaku Nasional Focal Point International Health Regulation (IHR) Indonesia juga makin banyak menerima informasi dari direktur jenderal CDC negara tetangga. ''Negara yang sudah memberikan informasi antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Selandia Baru,'' ujar Tjandra.

Mereka biasanya melaporkan adanya penumpang pesawat terbang yang berada dalam satu pesawat dengan kasus terkonfirmasi flu baru H1N1. Penumpang yang duduk tiga baris di depan, belakang, dan samping pasien influenza A-H1N1 akan dipantau ketat. Jika dalam kelompok itu ada penumpang yang meneruskan perjalanan ke Indonesia, hal tersebut akan diinformasikan Nasional Focal Point IHR negara tetangga ke Indonesia.

Jumlah penumpang yang masuk di Indonesia dan dipantau kondisi kesehatannya berdasarkan informasi dari dirjen pengendalian penyakit sejumlah negara yang diterima Indonesia mencapai 71 orang. Informasi itu lalu ditindaklanjuti kantor kesehatan pelabuhan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan melacak tempat orang itu menginap karena sebagian adalah turis asing. (EVY)

Depkes Siapkan Langkah Antisipatif Pandemi

JAKARTA, TRIBUN - Departemen Kesehatan akan mengambil beberapa langkah antisipatif menghadapi pandemi influenza sehubungan dengan pernyataan Direktur Jenderal Badan Kesehatan dunia (WHO) tentang fase 6 pandemi. Selain berkoordinasi dengan jajaran dinas kesehatan di seluruh provinsi, Depkes juga menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, melalui surat elektronik, Jumat (12/6), di Jakarta.

Menurut Tjandra Yoga, fase enam adalah terjadinya community outbreak di lebih dari satu kawasan WHO. Sejauh ini tingkat kematian karena H1N1 adalah 0,5 persen. Sebagai perbandingan, angka kematian demam berdarah adalah 0,8 persen dan angka kematian karena flu burung mencapai 80 persen. Kini sekitar 95 persen dari total jumlah kasus adalah ringan dan tidak perlu dirawat di rumah sakit.


"Tentu kita harus ikuti terus perkembangan dari waktu ke waktu ke depan. Tadi pagi saya sudah bertemu dan briefing dengan sekitar 600 kepala dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten atau kota seluruh Indonesia untuk menjelaskan situasi yang ada dan langkah-langkah yang diperlukan," ujarnya menambahkan.

Kegiatan yang akan dilakukan jajaran Depkes meliputi pengecekan ulang kesiapan logistik, sumber daya manusia, fasilitas, standar prosedur operasional, dan kerja sama lintas sektor maupun lintas program. Kegiatan lain adalah, menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan, menjalankan tata laksana kasus di rumah sakit, menjalankan sosialisasi tentang pencegahan penularan influenza H1N1 ke masyarakat luas.

Diagnosis kasus di laboratorium juga akan dijalankan untuk mendeteksi dini kasus-kasus dugaan influenza H1N1, kata Tjandra Yoga. Pihaknya juga menjalankan prosedur di kantor kesehatan pelabuhan antara lain memeriksa suhu badan para penumpang pesawat yang baru datang dari luar negeri, terutama dari negara-negara di mana ditemukan kasus terkonfirmasi influenza H1N1, dengan alat pendeteksi suhu badan, dan mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. (KOMPAS/Evy Rachmawati/Foto : AP)

Depkes Siapkan Langkah Antisipatif Pandemi

JAKARTA, TRIBUN - Departemen Kesehatan akan mengambil beberapa langkah antisipatif menghadapi pandemi influenza sehubungan dengan pernyataan Direktur Jenderal Badan Kesehatan dunia (WHO) tentang fase 6 pandemi. Selain berkoordinasi dengan jajaran dinas kesehatan di seluruh provinsi, Depkes juga menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, melalui surat elektronik, Jumat (12/6), di Jakarta.

Menurut Tjandra Yoga, fase enam adalah terjadinya community outbreak di lebih dari satu kawasan WHO. Sejauh ini tingkat kematian karena H1N1 adalah 0,5 persen. Sebagai perbandingan, angka kematian demam berdarah adalah 0,8 persen dan angka kematian karena flu burung mencapai 80 persen. Kini sekitar 95 persen dari total jumlah kasus adalah ringan dan tidak perlu dirawat di rumah sakit.


"Tentu kita harus ikuti terus perkembangan dari waktu ke waktu ke depan. Tadi pagi saya sudah bertemu dan briefing dengan sekitar 600 kepala dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten atau kota seluruh Indonesia untuk menjelaskan situasi yang ada dan langkah-langkah yang diperlukan," ujarnya menambahkan.

Kegiatan yang akan dilakukan jajaran Depkes meliputi pengecekan ulang kesiapan logistik, sumber daya manusia, fasilitas, standar prosedur operasional, dan kerja sama lintas sektor maupun lintas program. Kegiatan lain adalah, menyiapkan surveilans dan deteksi kasus mulai dari tingkat dasar sampai rujukan, menjalankan tata laksana kasus di rumah sakit, menjalankan sosialisasi tentang pencegahan penularan influenza H1N1 ke masyarakat luas.

Diagnosis kasus di laboratorium juga akan dijalankan untuk mendeteksi dini kasus-kasus dugaan influenza H1N1, kata Tjandra Yoga. Pihaknya juga menjalankan prosedur di kantor kesehatan pelabuhan antara lain memeriksa suhu badan para penumpang pesawat yang baru datang dari luar negeri, terutama dari negara-negara di mana ditemukan kasus terkonfirmasi influenza H1N1, dengan alat pendeteksi suhu badan, dan mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. (KOMPAS/Evy Rachmawati/Foto : AP)

Depkes Pasok dan Ganti Stok Tamiflu di Seluruh Indonesia

suarasurabaya.net| Pemerintah segera mengganti seluruh stock piling Tamiflu kadaluwarsa yang tersimpan di Dinkes seluruh Indonesia dengan stok yang baru. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan status tertinggi kewaspadaan pandemi virus H1N1 oleh Who kemarin.

Menurut SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan dalam jumpa pers di Ruang VIP Bandara Juanda, Jumat (12/06), sebagian besar stok Tamiflu yang ada sekarang memang sudah kadaluwarsa karena didistribusikan lewat pengadaan pada tahun 2006. “Ada juga yang kita distribusikan dari pengadaan tahun 2007, tapi sudah mendekati expired datenya tahun 2009 ini,” kata dia.

Untuk itu Menkes minta pada seluruh Dinkes di Indonesia untuk melaporkan stok Tamifu yang dimilikinya. Jika ada yang habis atau kadaluwarsa diharapkan untuk segera dikirimkan ke Departemen Kesehatan agar bisa diganti dengan yang baru.

Dalam status tertinggi kewaspadaan pandemi global, kata Menkes, WHO punya kewajiban untuk mendistribusikan vaksin H1N1 ke seluruh negara di dunia secara adil. Namun diakuinya, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum mendapatkan kabar terkait distribusi vaksin tersebut dari WHO.

Diakui pula oleh Menkes, distribusi vaksin ini tidak gratisan. “Kita memang harus beli. Tapi kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan sendiri vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak perlu tergantung perusahaan farmasi asing,” kata SITI FADILAH SUPARI.

Ditambahkannya, Indonesia tidak terlalu ‘kaget’ dengan peningkatan status pandemi H1N1 oleh WHO ini karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan penanggulangan flu burung sejak tahun 2006. Karena itu, kata Menkes lagi, Indonesia terbilang siap dengan stok obat-obatan, peralatan medis, dan standar penanganan pandemi seperti H1N1.(Laporan Eddy Prasetyo)

Depkes Pasok dan Ganti Stok Tamiflu di Seluruh Indonesia

suarasurabaya.net| Pemerintah segera mengganti seluruh stock piling Tamiflu kadaluwarsa yang tersimpan di Dinkes seluruh Indonesia dengan stok yang baru. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan status tertinggi kewaspadaan pandemi virus H1N1 oleh Who kemarin.

Menurut SITI FADILAH SUPARI Menteri Kesehatan dalam jumpa pers di Ruang VIP Bandara Juanda, Jumat (12/06), sebagian besar stok Tamiflu yang ada sekarang memang sudah kadaluwarsa karena didistribusikan lewat pengadaan pada tahun 2006. “Ada juga yang kita distribusikan dari pengadaan tahun 2007, tapi sudah mendekati expired datenya tahun 2009 ini,” kata dia.

Untuk itu Menkes minta pada seluruh Dinkes di Indonesia untuk melaporkan stok Tamifu yang dimilikinya. Jika ada yang habis atau kadaluwarsa diharapkan untuk segera dikirimkan ke Departemen Kesehatan agar bisa diganti dengan yang baru.

Dalam status tertinggi kewaspadaan pandemi global, kata Menkes, WHO punya kewajiban untuk mendistribusikan vaksin H1N1 ke seluruh negara di dunia secara adil. Namun diakuinya, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum mendapatkan kabar terkait distribusi vaksin tersebut dari WHO.

Diakui pula oleh Menkes, distribusi vaksin ini tidak gratisan. “Kita memang harus beli. Tapi kami tetap berkomitmen untuk mengembangkan sendiri vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga tidak perlu tergantung perusahaan farmasi asing,” kata SITI FADILAH SUPARI.

Ditambahkannya, Indonesia tidak terlalu ‘kaget’ dengan peningkatan status pandemi H1N1 oleh WHO ini karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan penanggulangan flu burung sejak tahun 2006. Karena itu, kata Menkes lagi, Indonesia terbilang siap dengan stok obat-obatan, peralatan medis, dan standar penanganan pandemi seperti H1N1.(Laporan Eddy Prasetyo)

Menkes : Rumah Sakit Omni Bukan Internasional

Liputan6.com, Surabaya: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, bukan rumah sakit internasional. "Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit," kata Menkes Siti usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6). Selain itu, Menkes juga menyatakan RS Omni Internasional bukan milik Indonesia.

Terkait kasus Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni, Menkes mengatakan tidak bisa mengintervensi sampai kasus yang sudah berlangsung sejak Agustus 2008 itu selesai. Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni Internasional dinyatakan bersalah, maka bakal ada tindakan dalam ranah kesehatan.

Menurut Menkes, ia sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni Internasional bersama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). "Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka," ucap Menkes seperti dikutip ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan RS Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung. Setelah itu, MKDKI akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. "Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu," ucap Menkes. "Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang tidak ada kaitannya dengan lembaga internasional."(VIN)

Menkes : Rumah Sakit Omni Bukan Internasional

Liputan6.com, Surabaya: Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menegaskan Rumah Sakit Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang, Banten, bukan rumah sakit internasional. "Saya akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk meninjau nama internasional yang dipakai beberapa rumah sakit," kata Menkes Siti usai konferensi pers tentang pemberlakukan status waspada virus H1N1 (flu babi) di Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/6). Selain itu, Menkes juga menyatakan RS Omni Internasional bukan milik Indonesia.

Terkait kasus Prita Mulyasari dengan rumah sakit Omni, Menkes mengatakan tidak bisa mengintervensi sampai kasus yang sudah berlangsung sejak Agustus 2008 itu selesai. Namun, jika kasusnya dalam ranah hukum sudah selesai dan RS Omni Internasional dinyatakan bersalah, maka bakal ada tindakan dalam ranah kesehatan.

Menurut Menkes, ia sebenarnya sudah memanggil pimpinan RS Omni Internasional bersama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). "Bahkan saya sudah mengumpulkan data-data sebelum memanggil mereka," ucap Menkes seperti dikutip ANTARA.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan RS Omni sepakat menunggu proses hukum yang berlangsung. Setelah itu, MKDKI akan memberikan rekomendasi kepada Menkes. "Nanti, saya akan bertindak sesuai rekomendasi dari MKDKI itu," ucap Menkes. "Yang jelas, saya juga akan menertibkan pemakaian nama internasional bagi rumah sakit swasta yang tidak ada kaitannya dengan lembaga internasional."(VIN)