Pemerintah mematok target pertumbuhan penduduk kurang dari 2 persen mulai tahun 2015. Jumlah penduduk pada tahun itu diperkirakan 248.180.000 jiwa. Bila jumlah penduduk melebihi dari itu, maka akan muncul persoalan sosial seperti kemiskinan yang akan membengkak.
“Kami asumsikan proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 berada pada kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS). Sehingga total jumlah penduduk Indonesia pada tahun itu tidak lebih dari angka 248 juta jiwa,” kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dr. Sugiri Syarief, MPA di Operation Room Graha Adiguna di Kompleks Setda Purbalingga untuk menyaksikan pelayanan Medis Opresional Pria (MOP).
Sugiri pun merinci, dengan asumsi PTS, pada tahun 2010 saja penduduk Indonesia sudah mencapai 234,1 juta jiwa. Kelak pada tahun 2020 diprediksi populasi manusia di Indonesia mencapai angka 248,1 juta dan pada tahun 2025 sebanyak 273,6 juta. “Meski program KB sempat mengalami stagnasi semenjak pasca reformasi, tapi pada kurun waktu tahun 2000 hingga 2005 mampu menekan kelahiran tercegah hingga 80 juta jiwa. Dan hingga tahun 2009 mampu menekan kelahiran tercegah hingga 330 juta,” katanya.
Dampak reformasi terhadap program KB sangat luar biasa dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Bila hal ini tidak segera ditangani, pertumbuhan penduduk tidak terkontrol dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan berkaitan dengan kependudukan.
“Saya sependapat bila program KB disentralisasi kembali ke pemerintah pusat. Kebijaka desentralisasi KB pada masa pasca reformasi seebenarnya merupakan keputusan politik dan itu di luar kemampuan institusi BKKBN,” kata Sugiri.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasonggko, mengungkapkan, pasca otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan kota cenderung mengabaikan program KB. Pembiayaan APBD lebih cenderung untuk membangun sarana fisik dan program lainnya, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.
“Oleh karena itu bila urusan KB ditarik ke pemerintah pusat, seperti halnya urusan pertanahan dan statistik, maka mau tak mau pemerintah daerah akan melaksanakan program KB tersebut,” kata Triyono.(ed/kr).
Sumber: http://www.bkkbn.go.id/Webs/DetailBerita.php?MyID=924
Agama Adalah Pemahaman
8 tahun yang lalu
8 komentar:
perlu ada goodwill dari pemerintah dalam merealisasikan penekanan laju pertumbuhan penduduk, angka 2% seprti di atas hanya asumsi pokok dari sebagian usaha pemerintah saja. Selebihnya sarana infrastur penunjang seperti program KB dan pengaktifan kembali kader kb di tingkat desa seharusnya lebih dioptimalkan.
Penekanan laju pertumbuhan penduduk merupakan persoalan klasik dan menjadi tanggung jawab baik pemerintah maupun penduduk itu sendiri. Sangat rasional jika laju pertumbuhan yg semakin meningkat tanpa dibarengi dengan adanya kesempatan kerja maupun wiraswasta berdampak pada munculnya kesenjangan sosial. Ini yang hrus mnj renungan bersama baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.
Bayangkan saja jika penurunan laju pertumbuhan penduduk sebanyak itu bisa tercapai, negara bisa menghemattriyunan rupiah dalam anggaran pendidikan dan kesehatan belum termasuk sektor lainnya. Selain itu dengan penerapan program KB diharapkan angka kelahiran semakin terkendali. Otomatis target pengurangan pengangguran, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan pendidikan akan mudah direalisasikan.
secara teoritis persoalan pertumbuhan penduduk dan KB sudah selesai, dalam arti semua kelompok termasuk kelompok agamawan sudah tidak mempermasalahkan lagi. berarti sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikannya dalam masyarakat, sehingga pertumbuhan penduduk tidak justru menimbulkan masalah. ini adalah tugas pemerintah.
Target pemerintah utk menekan laju pertumbuhan penduduk kurang 2% harus disertai dengan kerjasama semua unsur yang terkait terutama pada kondisi realitas di lapangan apakah sudh siap dengan adanya target itu.
Saya kira Rakyat Indonesia saat ini cukup cerdas dan kritis terutama masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, buktinya perkemabangan penduduk dapat ditekan seminimal mungkin. justru yang perlu ditekan dan diperhatikan oleh pemerintah adalah masyarakat Indonesia yang berada jauh dipedalaman.
Yah...masyarakat kritis dan cerdas hanya sebagian kecil saja dan itupu hanya daerah perkotaan dgn tingkat pendidikan yng mapan. Tetapi coba liat masyarakat desa
pelaksanaan program kb harus mendapat perhatian,pencapaian tujuan nasional tidak akan tercapai apabila mengabaikan program kb.
Posting Komentar