Sebanyak 44 Puskesmas di wilayah DKI Jakarta, mulai awal 2010, akan melayani masyarakat untuk program KB. Selain di 44 Puskesmas tersebut, pelayanan KB gratis juga akan dilaksanakan secara ‘jemput bola’ dengan menggunakan mobil pelayanan KB Keliling.
“Tahap awal pelayanan KB gratis akan dilaksanakan di 44 Puskesmas Kecamatan, 267 Puskesmas Kelurahan, dan 6 RSUD yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh warga yang membutuhkan pelayanan KB di Puskesmas akan dibayarkan retribusi dan jasa medisnya oleh pemerintah secara kapitasi,” papar Kbid Kesehatan Reproduksi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (BPMPKB) DKI Jakarta, Hendry Novrival di Jakarta, Selasa (13/10).
Ia mengungkapkan, di tahun 2002 hingga 2007, terjadi penurunan angka pelayanan KB. Dari 100 persen PUS, hanya 62 persen PUS saja yang menjadi akseptor. “Sisanya belum ber-KB,” katanya.
Menurut Hendry, sosialisasi KB kepada masyarakat masih kurang. Selain itu dukungan anggaran juga menjadi kendala. Oleh karena itupihaknya selain mengandalkan petugas KB, juga menjalin kemitraan dengan masyarakat, termasuk menggandeng media massa guna menyampaikanpesan-pesan KB kepada masyarakat.
Sedangkan sosialisasi dan pelayanan KB hingga ke wilayah-wilayah padat penduduk yang banyak terdapat keluarga miskinnya, pihaknya berupaya menambah mobil unit pelayanan KB di setiap wilayah kota.
Pemprov DKI Jakarta saat ini telah memiliki dua unit mobil pelayanan KB yang dioperasikan secara bergiliran ke setiap wilayah setiap hari. “Di Jakarta tiada hari tanpa pelyanan KB. Nantinya setiap wilayah kota akan diberikan satu unit mobil,” ujar Hendry.
Meski Provinsi DKI Jakarta memiliki ‘total vertility rate’ (TFR/jumlah anak per perempuan) 2,1, namun pihaknya terus berupaya agar terjadi pertumbuhan seimbang di wilayahnya. Hal ini agar terwujud keluarga kecil bahagia sejahtera dan memutus rantai kemiskinan.(em/ pel).
Sumber: www.bkkbn.go.id
Kebenaran dan Pembenaran
8 tahun yang lalu
5 komentar:
kalo program ini bisa berjalan maksimal bisa jadi pada waktu mendatang kota jakarta kepadatan penduduk jakarta bisa berkurang,
sayangnya program KB ini belum banyak diterima oleh masyarakat kelas bawah, ada anggapan yg perlu diluruskan jika selama ini penduduk tingkat bawah banyak anak banyak rezeqi.
betul itu, pemerintah juga perlu melibatkan tokoh lokal setempat untuk membantu sosialisasi program KB ini.
kompleksitas permasalahan dan ekonomi di jakarta membuat hampir setiap warga kurang peduli thd program KB, apalagi warga miskin yg hidupnya serba pas pasan ini. Kalopun ada program KB gratis blm tentu mereka sadar, baginya hdp ini hrs cari makan dulu.
kenapa pemerintah tdk melibatkan swasta utk kesuksesan program KB ini, padahal pemerintah mengakui adanya keterbatasan dana anggaran. selama pemerintah blm mau mengajak pihak swasta dalam mengelola prgram kb ini saya pikir program ini hanya jalan di tempat saja.
Posting Komentar