Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana BKKBN Pusat, Ida Bagus Permana, menegaskan, ketersediaan alat kontrasepsi (Alkon) hingga saat ini masih menjadi prioritas utama program keluarga berencana (KB). BKKBN sendiri masih menyediakan Alkon bagi keluarga miskin.
“Oleh karena itu BKKBN masih terus menyuplai alat kontrasepsi, khususnya bagi masyarakat miskin,” kata Ida bagus Permana di sela-sela kegiatan “Training of Traininers on Reproductive Health Commodity Security (RHCS)”, bekerja sama dengan United Nation Population Fund (UNFPA), di Jakarta, Senin (16/11).
Permana menganjurkan masyarakat yang mampu jangan mengambil jatah alat kontrasepsi untuk orang miskin. Mereka dapat mengikuti program KB mandiri. Permana menyebutkan, masyarakat miskin dan hampir miskin yang menggunakan alat kontrasepsi saat ini baru 30 persen dari 37 juta masyarakat Indonesia yang menjadi peserta KB.
Permana menyebutkan, masih sedikitnya masyarakat miskin yang menggunakan alat kontrasepsi disebabkan karena mereka masih menganggap KB belum menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karena itu BKKBN mencoba mensistribusikan alat kontrasepsi kepada masyarakat miskin .
“Masyarakat miskin dapat dating ke pusat pelayanan kesehatan dengan menunjukkan kartu Gakin (Keluarga Miskin), maka mereka akan dilayani pemasangan alat kontrasepsi secara gratis dan tidak dipungut bayaran untuk alat kontrasepsi yang mereka pilih,” kata Permana.
Permana mengakui adanya kekhawatiran dari pusat terkait dengan ketersediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin, khususnya bagi Pemda yang kurang peduli terhadap program KB. “Kami khawatir jangan-jangan Pemda tidak menyediakan alt kontrasepsi untuk masyarakat miskin. Ini merupakan tantangan, oleh karena itu kami membentuk Tim Jaminan KetersediaanKontrasepsi (JKK) dan mengalokasikan dan utnuk penyediaan alat kontrasepsi sebesar Rp 300 miliar,” katanya.
Kendala lain yang dihadapi BKKBN dalah masih tingginya jumlah pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi, tetapi mereka itu tidak ber-KB (unmetneed) yang jumlahnya saat ini mencapai 9,1 persen. Menurut Permana, Indonesia menargetkan angka unmetneed turun menjadi 5 persen pada tahun 2014.
“Meski demikian UNFPA telah menunjuk Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada 14 negara di Asia Pasifik,” kata Permana.(adl/sinh).
Sumber: http://www.bkkbn.go.id/Webs/DetailBerita.php?MyID=910
Kebenaran dan Pembenaran
8 tahun yang lalu
2 komentar:
sudah barang tentu ketersediaan alat kesehatan merupakan hal terpenting bagi terlaksananya program KB, masih banyaknya alkon penunjang program KB ini sering kali dianggap remeh oleh petugas kesehatan yang bersangkutan.
Keenganan masyarakat ikut kb tdk dasari kebutuhan semata tetapi timbul akan anggapan ikut KB harus membayar mahal, jadi wajarlah kalo masyarakat dengan ekonomi rendah tetapi mempunyai anak banyak. Inilah pentingnya peran pemerintah mengubah anggapan umum yang masih melekat pda sebagian masyarakat
Posting Komentar