Menteri Kesehatan yang kurang sehat (sakit)

Koordinator Nasional Forum Indonesia Sehat, Wahyu Andre Maryono turut bersimpati atas kabar sakitnya Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Jika berita itu benar, Wahyu mempertanyakan bagaimana mungkin menteri yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat fit and proper test yang dilakukan oleh tim kedokteran presiden yang terdiri dari RSPAD dan kementrian kesehatan, bisa meloloskan beliau.

Padahal dahulu, calon menkes sebelum ibu endang, yaitu ibu Nila Djuwita Afansa Muluk gagal menjadi menkes karena masalah kesehatan. Apakah ini satu lagi kebohongan yang dilakukan oleh SBY? Sebaiknya Presiden SBY segera mengistirahatkan ibu Endang agar beliau cepat sembuh dari sakitnya dan tidak menyibukkan diri dengan tugas berat sebagai Menteri Kesehatan. Dan sesegera pula Presiden mengganti Menkes bersamaan dengan rencana resufle kabinet mendatang.

Wahyu Andre yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal YLDA (Young Liberals and Democrats of Asia) mengharapkan Presiden SBY mau memprioritaskan kaum muda dan perempuan untuk mengisi jabatan Menteri Kesehatan yang baru nanti.

detikNews : situs warta era digital

detikNews : situs warta era digital

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, menganggap wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa agaknya sedikit mustahil. Selain memakan biaya yang tidak sedikit, hal itu juga dinilai tidak realistis.

"Saya rasa ini wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa itu tidak realistis. Boleh memindahkan pusat pemerintahan ibu kota, tapi carilah tempat yang lebih realistis," ujar Sutiyoso.

Hal itu disampaikan dalam talk show Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan tema 'Untung-Rugi Pemindahan Ibukota Negara' di Gedung DPD, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2010).

Sutiyoso mengatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan itu itu memang ada benarnya mengingat beban Jakarta yang multifungsi. Tapi baginya, memanfaatkan daerah terdekat akan lebih baik dari pada harus ke luar Pulau Jawa.

"Wacana itukan timbul karena saat ini beban Jakarta sangat berat tapi saya rasa kalau ibu kota dipindah masih di sekitar wilayah Jawa, misalnya di Jonggol, Jawa Barat itu lebih realistis," kata Sutiyoso.

"Ini lebih realistis dan cost-nya juga tidak terlalu tinggi," lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Bang Yos ini juga mengerti selain beban Jakarta yang berat, masalah kemacetan jadi penyebab utama pemindahan ibu kota itu menjadi penting. Tapi dengan pemidahan ke luar Pulau Jawa juga bukan berarti bisa menghilangkan kemacetan Jakarta.

"Belum tentu dipindah ke luar Jawa macet jadi hilang, yang ada biaya pemindahan tinggi tapi kemacetan tetap tidak tertanggulangi," tegasnya.

Dari pada mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan sampai ke luar Jawa seperti saat ini, Bang Yos berpesan ada baiknya pemerintah memikirkan cara yang realistis untuk menanggulangi masalah yang dihadapi Jakarta. Karena menurut dia, apa yang sudah dibangun di Jakarta saat ini jangan sampai terbengkalai karena wacana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

"Lebih baik dana yang besar untuk pemindahan itu kita gunakan untuk perbaikan ibu kota Jakarta yang sudah penuh menumpuk ini. Misalnya pengoptimalan alat transportasi," jelasnya.

"Sekali lagi saya tekankan keputusan politik harus tegas dalam mewacanakan ini. Realistislah ke mana dan bagaimana teknisnya," tutup Sutiyoso. (lia/nwk)

Mensesneg: RSUP Unair Gratis Untuk Masyarakat Miskin

Rabu, 23 Desember 2009

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi berharap dibangunnya Rumah Sakit Umum Pendidikan (RSUP) Universitas Airlangga (Unair), bisa memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin di Kota Surabaya.

"RSUP dibangun tidak hanya untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada mahasiswa Unair, namun bisa menjadi rujukan bagi masyarakat miskin," kata Mensesneg saat berkunjung ke RSUP Unair Surabaya, Rabu.

Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Tetap Dilanjutkan

23 Dec 2009
Jakarta _ Depkes. Menteri Kesehatan dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr.PH mengatakan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) tetap dilanjutkan. Bahkan dalam program 100 hari Depkes cakupannya diperluas meliputi masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni Lapas/ Rutan dan masyarakat miskin akibat korban bencana (pasca tanggap darurat).
Lebih lanjut Menkes menambahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan bersama antara Menkes dengan Mensos, Menkum dan HAM dan Mendagri pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.
Sementara kartu Jamkesmas dalam proses penyelesaian, warga miskin di Panti Sasial, Lapas/Rutan yang memerlukan pelayanan kesehatan sementara sudah dapat dilayani dengan cukup membawa surat pengantar dari kepala panti sosial, Lapas/ Rutan.

Anak Dengan Tunagrahita Perlu Pendekatan Khusus

22 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Anak dengan Tunagrahita (ADTG) adalah anak yang memiliki keterbatasan perkembangan mental, tingkah laku (behavioral) dan kecerdasan. Keterbatasan ini membuat anak sulit mengembangkan kemampuannya (capacity) secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan khusus berupa stimulasi kognitif untuk mengoptimalkan fungsi kecerdasannya dan melengkapi pendekatan metode pendidikan yang sudah dilakukan saat ini, dalam layanan pendidikan luar biasa (PLB).

Padahal tidak semua ADTG mudah ditangani dengan baik, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk deteksi dasar dan penanganan lanjut untuk menangani gangguan kesehatan inteligensi atau gangguan perkembangan mental pada anak.

Hal itu disampaikan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr, PH ketika meresmikan Gerakan Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadap Masalah Tunagrahita di Jakarta (20/12/09).

HIV/AIDS Ancam Kaum Ibu di NTT

Minggu, 20 Desember 2009

Kupang (ANTARA News) - HIV/AIDS mengancam hidup kaum ibu di Nusa Tenggara Timur, betapa tidak, hingga November lalu dari 646 kasus HIV/AIDS di daerah itu 12 persennya diantaranya yang terinveksi adalah ibu-ibu.

Kabar buruk ini hadir ketika kaum ibu di seluruh nusantara tengah siap menyambut hari jadinya pada 22 Desember mendatang.

"Jumlah ini merupakan akumulasi kasus yang terungkap ke permukaan setelah menjalani pemeriksaan di dokter. Masih ada lagi pengidap HIV/AIDS yang menutup-nutupi penyakitnya sampai akhirnya meninggal," kata Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) NTT Husein Pancratius di Kupang, Sabtu (19/12).

Kampung Johar Baru Jakarta Pusat Juarai Lomba Anti Narkoba

Sejumlah kampung yang beberapa tahun terakhir ini lekat dengan sebutan "kampung narkoba" di Jakarta karena seringnya terjadi penyalahgunaan barang terlarang itu tampil sebagai pemenang dalam lomba gerakan antinarkoba yang digelar BNN.

Pengumuman pemenang lomba bertemakan "Kampung Kite Bersih Narkoba" itu digelar di parkir timur Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/12).

Nikah Ternyata Bisa Menjaga Kesehatan Mental

Rabu, 16 Desember 2009

VIVAnews - Bertentangan dengan semua banyolan komedian serta berita mengenai perceraian di media massa, hasil penelitian terbaru menemukan perkawinan memberi manfaat bagi kesehatan mental.

Sebuah studi yang melibatkan hampir 34.500 orang di 15 negara menemukan orang yang hidup dalam ikatan perkawinan akan berkurang risiko menderita penyakit akibat depresi, kecemasan, dan kekerasan.

Psikolog Universitas Otago Selandia Baru Kate Scott mengatakan, orang yang menikah memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap penyakit. "Pada prinsipnya, studi ini menemukan hubungan perkawinan memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan mental pasangan suami istri," kata  Scott seperti dikutip laman harian Strait Times.

Desentralisasi Kesehatan RI Jadi Pembahasan Menarik di Inggris

Desentralisasi bidang kesehatan di Indonesia menjadi pembahasan menarik dalam seminar bertema "Health Sector Decentralization in Indonesia 2000-2007: A change without change" yang di digelar di University of Salford, Kerajaan Inggris.

Desentralisasi yang diamanatkan Undang Undang sejak tahun 2000 sampai saat ini belum berdampak pada status kesehatan masyarakat karena masih dijalankan setengah hati, ujar Ketua program Master of Public Health di University of Salford Dono Widiatmoko, kepada koresponden Antara London, Sabtu (19/12).

Penghuni Lapas/Rutan, Panti Sosial dan Korban Bencana Dilayani Program Jamkesmas

17 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) tetap dilanjutkan. Bahkan kepesertaannya selain masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah masuk dalam program Jamkesmas diperluas dengan masyarakat miskin penghuni Panti Sosial, masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta masyarakat miskin korban bencana.

Keputusan perluasan kepesertaan Jamkesmas dituangkan dalam KEPMENKES No. 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Serta Korban Bencana.

Tetap Jantan Sampai Ubanan

Menurut sang seksolog, Profesor Wimpie Pangkahila, SpAnd, 80 persen penderita diabetes mengalami disfungsi ereksi. Biasanya banyak pria dengan disfungsi ereksi tidak sadar bahwa dirinya menderita diabetes. "Padahal penyakit ini jelas mempengaruhi jaringan pembuluh darah, termasuk di penis," ujar Wimpie dalam diskusi soal disfungsi ereksi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Perlu diketahui bahwa ereksi terjadi ketika ruang-ruang pembuluh darah di penis terisi darah. Kalau penis terisi darah dengan baik, ereksi bisa baik pula. Karena itu, pria dengan penyakit diabetes, jantung, dan hipertensi rentan mengalami disfungsi ereksi. Namun yang utama adalah faktor psikis, seperti depresi. "Bisa mempengaruhi sebesar 90 persen," ujar guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali ini.

Menkes Membuka Sosialisasi UU KIP Dan UU Kesehatan

16 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses informasi publik, badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).
Hal itu disampaikan Menkes RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.Dr.PH ketika membuka Dialog Interaktif Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Jakarta tanggal 14 Desember 2009.

Senam Bagian Dari Gaya Hidup dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

16 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Dengan aktifitas fisik dan olahraga teratur, kita akan memperoleh beberapa manfaat, yaitu, pertama, tubuh jadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Kedua, aktifitas sehari-hari jadi lebih lancar dan penampilan jadi lebih menarik. Ketiga, lebih produktif. Keempat, terhindar dari berbagai penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes mellitus, paru kronis, dan osteoporosis atau keropos tulang. Karena itu aktifitas fisik berupa senam harus dijadikan bagian dari gaya hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Hal itu disampaikan Sesjen Depkes dalam sambutannya yang dibacakan dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPHM Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi saat meresmikan Gerakan Sehat Indonesiaku atau dikenal dengan Senam Enerobic, di Gelora Bung Karno, (13/12, 2009) dihadiri kurang lebih 5.000 peserta.

PMI Terima Donasi Dari pemerintahan Afrika Selatan

Palang Merah Indonesia (PMI) telah menerima donasi dengan jumlah sekitar Rp600 juta dari Pemerintah Afrika Selatan yang akan dimanfaatkan antara lain untuk membantu korban gempa di wilayah Sumatra Barat.

Ketua Bidang Dana Markas Pusat PMI Salahuddin Nyak Kaoy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/12), mengatakan, donasi tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program penanggulangan bencana di Sumatra Barat.

Pesan Menkes dalam Program Eliminasi Filariasis

15 Dec 2009
Program eliminasi filariasis dalam rangka mencapai Indonesia bebas filariasis akan tetap dilanjutkan. Program eliminasi Filariasis di Indonesia merupakan perwujudan kesepakatan global yang ditetapkan WHO tahun 2000 sebagai upaya mengeliminasi Filariasis agar tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Menkes dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, ketika menurut Pertemuan Lintas Sektor Filariasis di Soreang, Kabupaten Bandung tanggal 15 Desember 2009.

Kepada Pimpinan Daerah dan petugas kesehatan, Menkes berpesan agar menggiatkan sosialisasi pengobatan massal filariasis kepada seluruh masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas sebelum pengobatan massal dimulai, terutama menjelang saat pengobatan massal, dan mendampingi masyarakat pada saat pengobatan massal serta menyiapkan sistem rujukan

PKBI Dorong Perkuat Komitmen Jaminan Layanan Kespro

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat, akan terus mendorong penguatan komitmen pemegang kebijakan untuk menjamin akses yang universal bagi publik terhadap terhadap layanan kesehatan reproduksi (kespro) yang berkualitas, mengingat komitmen tersebut dinilai masih rendah.

Staf PKBI Pusat Dony Purwadi, mendampingi Direktur Eksekutif Inne Silvianne, di Jakarta, Selasa (15/12), selain menilai komitmen itu masih rendah, juga mengungkapkan masih rendah pula kesadaran publik tentang kespro, kependudukan dan gender yang juga merupakan faktor di balik rendahnya pemanfaatan layanan di wilayah yang tersedia.

Penderita Filariasis Tersebar di 386 Kabupaten/Kota

15 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Berdasarkan data Departemen Kesehatan, sampai Oktober 2009 penderita kronis filariasis tersebar di 386 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan hasil pemetaan nasional diketahui prevalensi mikrofilaria sebesar 19%, artinya kurang lebih 40 juta orang di dalam tubuhnya mengandung mikrofilaria (cacing filaria) yang mudah ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Bila tidak dilakukan pengobatan, mereka akan menjadi cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, kantong buah zakar, payudara dan kelamin wanita. Selain itu, mereka menjadi sumber penularan bagi 125 juta penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya.
Oleh karena itu harus dicegah terjadinya kecacatan akibat filariasis dengan mengikuti pengobatan massal di wilayah endemis, menghindarkan diri dari gigitan nyamuk, juga membersihkan lingkungan tempat perindukan nyamuk.

Penandatanganan Juklak Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

14 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Hari ini (kemarin), Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.Dr.PH bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr. Edy Topo Ashari, Msi menandatangani Peraturan Bersama Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis, di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Depkes RI dr. H. Sjafii Ahmad, MPH, Dirjen Bina Pelayanan Medik dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B (K), Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes, dan Kepala Biro Kepegawaian drg. S. R. Mustikowati, M.Kes.

Dalam sambutannya Menkes menyatakan, upaya pembinaan jabatan fungsional mutlak harus dilaksanakan secara lebih konsepsional dan dituangkan dalam wadah peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kelangsungan sistem pembinaan, termasuk dalam pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi serta bantuan hukum.

KOMA 11 BULAN, MENINGGAL DUNIA

Dorkas Silitonga (33), seorang ibu yang koma selama 11 bulan setelah melahirkan  secara Caesar di RS Bhakti Yudha, mengembuskan napas terakhir di rumahnya di Jalan Cagar Alam, Kampung Kavling Depkes RT 02/17, Pancoranmas, Depok, Selasa (8/12) pukul 05.30.

Dorkas yang mengalami keracunan kehamilan saat melahirkan atau preeklamsia meninggalkan seorang putri, Patricia Margareta Simanjuntak, dan suami Ramli imanjuntak. Awalnya kasus Dorkas ini mencuat karena diduga malapraktik.

GRATIS, BANTUAN KAKI PALSU UNTUK MASYARAKAT

Yayasan Peduli Tuna Daksa (YPTD) memberikan kesempatan kepada para penyandang tunadaksa yang berasal dari kalangan tidak mampu untuk memperoleh kaki palsu (protesa) secara Cuma-Cuma.
“Persyaratannya cukup mengirimkan permohonan bantaun disertai surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pengurus RT/RW dan kelurahan setempat,” kata Simran Nadwani, Manajer Operasional YPTD, Selasa (8/12).

Ia menyebutkan, ada sekitar dua juta lebih penyandang tuna daksa di Indonesia, sebagian di antaranya berasal dari kalangan tidak mampu. Sementara itu, program bantaun dari pemerintah tak mampu menjangkau seluruh penyandang tunadaksa  tersebut.