17 Januari 2011

Menteri Kesehatan yang kurang sehat (sakit)

Koordinator Nasional Forum Indonesia Sehat, Wahyu Andre Maryono turut bersimpati atas kabar sakitnya Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Jika berita itu benar, Wahyu mempertanyakan bagaimana mungkin menteri yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat fit and proper test yang dilakukan oleh tim kedokteran presiden yang terdiri dari RSPAD dan kementrian kesehatan, bisa meloloskan beliau.

Padahal dahulu, calon menkes sebelum ibu endang, yaitu ibu Nila Djuwita Afansa Muluk gagal menjadi menkes karena masalah kesehatan. Apakah ini satu lagi kebohongan yang dilakukan oleh SBY? Sebaiknya Presiden SBY segera mengistirahatkan ibu Endang agar beliau cepat sembuh dari sakitnya dan tidak menyibukkan diri dengan tugas berat sebagai Menteri Kesehatan. Dan sesegera pula Presiden mengganti Menkes bersamaan dengan rencana resufle kabinet mendatang.

Wahyu Andre yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal YLDA (Young Liberals and Democrats of Asia) mengharapkan Presiden SBY mau memprioritaskan kaum muda dan perempuan untuk mengisi jabatan Menteri Kesehatan yang baru nanti.

01 Oktober 2010

detikNews : situs warta era digital

detikNews : situs warta era digital

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, menganggap wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa agaknya sedikit mustahil. Selain memakan biaya yang tidak sedikit, hal itu juga dinilai tidak realistis.

"Saya rasa ini wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa itu tidak realistis. Boleh memindahkan pusat pemerintahan ibu kota, tapi carilah tempat yang lebih realistis," ujar Sutiyoso.

Hal itu disampaikan dalam talk show Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan tema 'Untung-Rugi Pemindahan Ibukota Negara' di Gedung DPD, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2010).

Sutiyoso mengatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan itu itu memang ada benarnya mengingat beban Jakarta yang multifungsi. Tapi baginya, memanfaatkan daerah terdekat akan lebih baik dari pada harus ke luar Pulau Jawa.

"Wacana itukan timbul karena saat ini beban Jakarta sangat berat tapi saya rasa kalau ibu kota dipindah masih di sekitar wilayah Jawa, misalnya di Jonggol, Jawa Barat itu lebih realistis," kata Sutiyoso.

"Ini lebih realistis dan cost-nya juga tidak terlalu tinggi," lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Bang Yos ini juga mengerti selain beban Jakarta yang berat, masalah kemacetan jadi penyebab utama pemindahan ibu kota itu menjadi penting. Tapi dengan pemidahan ke luar Pulau Jawa juga bukan berarti bisa menghilangkan kemacetan Jakarta.

"Belum tentu dipindah ke luar Jawa macet jadi hilang, yang ada biaya pemindahan tinggi tapi kemacetan tetap tidak tertanggulangi," tegasnya.

Dari pada mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan sampai ke luar Jawa seperti saat ini, Bang Yos berpesan ada baiknya pemerintah memikirkan cara yang realistis untuk menanggulangi masalah yang dihadapi Jakarta. Karena menurut dia, apa yang sudah dibangun di Jakarta saat ini jangan sampai terbengkalai karena wacana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

"Lebih baik dana yang besar untuk pemindahan itu kita gunakan untuk perbaikan ibu kota Jakarta yang sudah penuh menumpuk ini. Misalnya pengoptimalan alat transportasi," jelasnya.

"Sekali lagi saya tekankan keputusan politik harus tegas dalam mewacanakan ini. Realistislah ke mana dan bagaimana teknisnya," tutup Sutiyoso. (lia/nwk)

24 Desember 2009

Mensesneg: RSUP Unair Gratis Untuk Masyarakat Miskin

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi berharap dibangunnya Rumah Sakit Umum Pendidikan (RSUP) Universitas Airlangga (Unair), bisa memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin di Kota Surabaya.

"RSUP dibangun tidak hanya untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada mahasiswa Unair, namun bisa menjadi rujukan bagi masyarakat miskin," kata Mensesneg saat berkunjung ke RSUP Unair Surabaya, Rabu.

23 Desember 2009

Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Tetap Dilanjutkan

23 Dec 2009
Jakarta _ Depkes. Menteri Kesehatan dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, Dr.PH mengatakan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) tetap dilanjutkan. Bahkan dalam program 100 hari Depkes cakupannya diperluas meliputi masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni Lapas/ Rutan dan masyarakat miskin akibat korban bencana (pasca tanggap darurat).
Lebih lanjut Menkes menambahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan bersama antara Menkes dengan Mensos, Menkum dan HAM dan Mendagri pada tanggal 17 Desember 2009 di Jakarta.
Sementara kartu Jamkesmas dalam proses penyelesaian, warga miskin di Panti Sasial, Lapas/Rutan yang memerlukan pelayanan kesehatan sementara sudah dapat dilayani dengan cukup membawa surat pengantar dari kepala panti sosial, Lapas/ Rutan.

22 Desember 2009

Anak Dengan Tunagrahita Perlu Pendekatan Khusus

22 Dec 2009
Jakarta - Depkes. Anak dengan Tunagrahita (ADTG) adalah anak yang memiliki keterbatasan perkembangan mental, tingkah laku (behavioral) dan kecerdasan. Keterbatasan ini membuat anak sulit mengembangkan kemampuannya (capacity) secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan khusus berupa stimulasi kognitif untuk mengoptimalkan fungsi kecerdasannya dan melengkapi pendekatan metode pendidikan yang sudah dilakukan saat ini, dalam layanan pendidikan luar biasa (PLB).

Padahal tidak semua ADTG mudah ditangani dengan baik, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk deteksi dasar dan penanganan lanjut untuk menangani gangguan kesehatan inteligensi atau gangguan perkembangan mental pada anak.

Hal itu disampaikan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr, PH ketika meresmikan Gerakan Peningkatan Kepedulian Masyarakat terhadap Masalah Tunagrahita di Jakarta (20/12/09).

21 Desember 2009

HIV/AIDS Ancam Kaum Ibu di NTT

Minggu, 20 Desember 2009

Kupang (ANTARA News) - HIV/AIDS mengancam hidup kaum ibu di Nusa Tenggara Timur, betapa tidak, hingga November lalu dari 646 kasus HIV/AIDS di daerah itu 12 persennya diantaranya yang terinveksi adalah ibu-ibu.

Kabar buruk ini hadir ketika kaum ibu di seluruh nusantara tengah siap menyambut hari jadinya pada 22 Desember mendatang.

"Jumlah ini merupakan akumulasi kasus yang terungkap ke permukaan setelah menjalani pemeriksaan di dokter. Masih ada lagi pengidap HIV/AIDS yang menutup-nutupi penyakitnya sampai akhirnya meninggal," kata Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) NTT Husein Pancratius di Kupang, Sabtu (19/12).